Anggota DPRD Provinsi Beri Edukasi Masyarakat Terkait Bedah APBD

PURWOKERTO, iNewsPantura.id - Sebagai bagian dari pemberian pendidikan politik terhadap masyarakat, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah mengadakan kegiatan untuk menginformasikan pentingnya pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Tajuk kegiatan tersebut adalah Peningkatan Kualitas Pengawasan Pelaksanaan PERDA dengan tema "Bedah APBD" yang diselenggarakan di Aula Kelurahan Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas.

Dalam acara ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Bambang Hariyanto Baharudin (Ketua Komisi C DPRD Jateng), Dr. Edi Santoso, (Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UNSOED), dan Dr. Barid Hardiyanto, Dosen Universitas Islam Negeri KH Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Moderator acara adalah Saladin Ayyubi, Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Korda Banyumas Raya yang juga jurnalis MNC Media (RCTI-MNCTV- GTV-iNewsTV).

Bambang Hariyanto Baharudin—yang akrab dipanggil Mas BHB dalam diskusi ini mengajak masyarakat turut serta dalam pengawasan APBD, mulai dari perencanaan, penetapan, pelaksanaan, hingga tahap evaluasi. “Ini anggaran rakyat diperuntukkan bagi masyarakat, jadi harus diawasi Bersama,” ujar politisi senior PDIP tersebut.
Bambang selanjutnya meminta, agar masyarakat juga melakukan usulan terkait kondisi atau permasalahan yang terjadi di daerahnya.

Sedangkan Dr. Edi Santoso menekankan pentingnya peran komunikasi dalam pengawasan Perda APBD. "Komunikasi efektif menjadi kunci keberhasilan pengawasan melalui koordinasi, transparansi, dan partisipasi publik," ujar Edi Santoso.
Menurut Edi, pengawasan APBD yang efektif membutuhkan komunikasi yang terbuka, inklusif, dan berkelanjutan. Tiga pilar utama yang harus dikuatkan adalah transparansi (keterbukaan informasi APBD), kolaborasi (sinergi antar stakeholder), dan partisipasi (keterlibatan masyarakat).

Dr Barid Hardiyanto mengingatkan potensi kebocoran anggaran yang selalu jadi ancaman. “Bahkan sebelum isu implementasi, kita harus kritis terhadap anggaran yang ada. Angka 24 triliun itu, bagi saya kecil nilainya. Coba bandingkan dengan nilai korupsi pada kasus timah yang melibatkan suami artis itu. Angkanya sampai 200 triliun,” ujar aktivis LSM ini.
Beberapa penanya dalam acara ini cukup antusias dan memberikan masukan serta usulan terkait dengan permasalahan yang ada di wilayahnya. 

Mereka meminta bahwa adanya alokasi anggaran yang bisa diberikan kepada Kelurahan Kedungwuluh terkait dengan potensi-potensi wilayah yang memerlukan dukungan.

Menurut Mas BHB, merupakan bagian dari upaya DPRD Jawa Tengah untuk meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah, khususnya APBD, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Jawa Tengah.
Sebagai anggota DPRD provinsi, BHB dikenal sebagai politisi yang sangat dekat dengan masyarakat dan selalu terjun kepada masyarakat. Ia yang merupakan politisi senior PDI perjuangan juga dikenal sebagai politisi yang dekat dengan masyarakat dalam hal berkomunikasi.

Editor : Suryo Sukarno