Jalan Umum Menyusut, Bangunan Dipersoalkan Warga Berkoh

BANYUMAS, iNewsPantura.id - Akses jalan umum di Gang Ramah, Pesuruhan, Kelurahan Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, diduga menyempit akibat pembangunan gedung yang menutup sebagian badan jalan. Warga yang sebelumnya menikmati akses jalan dengan lebar sekitar tiga meter kini harus melewati jalur yang tersisa sekitar 1,5 meter.

Persoalan tersebut memicu keberatan warga karena dinilai mengganggu akses menuju permukiman, termasuk mobilitas kendaraan roda empat. Kasus ini kemudian diadukan kepada Klinik Hukum DPC Peradi SAI Purwokerto untuk mendapatkan pendampingan hukum.

Wahyudi, salah seorang warga yang rumahnya berada tepat di belakang gedung, mengatakan, akses jalan tersebut sejak awal merupakan bagian dari kesepakatan pemilik tanah pertama, Parno, dengan warga. Lahan disediakan untuk kepentingan jalan umum, meskipun kesepakatan itu tidak dituangkan secara tertulis.

"Dulu memang tidak ada jalan sama sekali. Pak Parno memberikan lahan untuk jalan umum berdasarkan kesepakatan masing-masing. Bahkan, kami juga ikut memberikan sebagian lahan agar akses jalan bisa lebih lebar," kata Wahyudi.

Persoalan muncul setelah kepemilikan tanah beralih. Upaya mediasi di tingkat kelurahan tidak mencapai kesepakatan. Warga juga meminta pengukuran ulang melalui instansi pertanahan, tetapi menurut Wahyudi, pemilik baru tidak bersedia.

Di tengah belum tuntasnya persoalan batas lahan, pembangunan pondasi justru berjalan. Wahyudi menyebut posisi bangunan semakin menjorok ke area yang selama ini digunakan sebagai jalan. Bahkan, pada tahap sebelumnya, lebar akses jalan disebut hanya tersisa sekitar satu meter.

Warga lainnya, Warna, menegaskan bahwa akses jalan tersebut selama ini dipahami sebagai bagian dari kesepakatan pemilik tanah terdahulu. Ia juga mengacu pada dokumen sertifikat yang menurut keterangannya menunjukkan jalur jalan menuju permukiman.

"Kami ingin ada penegasan batas melalui pengukuran dan dokumen pertanahan yang baru. Bukan warga yang menetapkan sendiri, tetapi pemerintah melalui instansi berwenang. Kami memperjuangkan hak akses jalan agar kendaraan roda empat tetap bisa masuk," ujarnya.

Warga menduga bangunan yang didirikan sekitar 2022 tersebut telah melewati batas lahan dan berdiri di atas area yang selama ini diperuntukkan sebagai jalan umum. Namun, kepastian mengenai status tanah dan batas kepemilikannya masih memerlukan pemeriksaan dokumen serta pengukuran resmi.

Kuasa hukum warga, H. Djoko Susanto, SH, mengatakan pihaknya akan memperjuangkan keberatan warga melalui jalur hukum. Salah satu tuntutan yang disiapkan adalah pembongkaran bagian bangunan yang terbukti melampaui batas lahan.

"Jelas warga merasa keberatan. Karena itu, kami mengupayakan pembongkaran bangunan yang melebihi batas yang sudah ditentukan," kata Djoko.

Persoalan di Gang Ramah kini tidak sekadar menyangkut sengketa batas tanah, tetapi juga kepastian hak akses warga. Pengukuran resmi, pemeriksaan dokumen pertanahan, serta klarifikasi pihak pemilik bangunan menjadi penting untuk memastikan apakah pembangunan tersebut telah mengambil bagian dari jalan yang selama ini digunakan masyarakat. 

Editor: Suryo Sukarno