Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Tekan Pengangguran, Polres Kebumen Gandeng Perusahaan Buka Akses Lowongan Kerja bagi Warga
Advertisement . Scroll to see content

Indeks Keterbukaan Informasi Publik Turun, Pemerintah dan Masyarakat Sipil Bertemu di UGM

Sabtu, 21 November 2026 | 17:42 WIB
  • author Heru Trijoko
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Turun, Pemerintah dan Masyarakat Sipil Bertemu di UGM
Forum OGI Goes to Campus 2026 di FISIPOL UGM mempertemukan pemerintah, DPR, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membahas penguatan keterbukaan informasi publik. Foto : iNewsPantura.id/ Heru Trijoko

SLEMAN, iNewsPantura.id – Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan demokratis. Pemerintah, DPR, akademisi, hingga masyarakat sipil sepakat bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa keterbukaan informasi.

Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Open Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026 yang digelar di Gedung Seminar Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (21/11/2026).

Forum lintas sektor ini menjadi ruang diskusi untuk memperkuat keterbukaan informasi dalam proses pembangunan sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan penerapannya.

Pengurus Harian Sekretariat Open Government Indonesia (OGI), Maharani Putri S.W., mengatakan Indonesia merupakan salah satu dari sembilan negara pelopor terbentuknya Open Government Partnership pada 2011.
Menurutnya, gerakan keterbukaan pemerintah dibangun untuk mempersempit kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sipil.

"Saat itu, Pak Presiden SBY bersama dengan Pak Presiden Barack Obama menginisiasi bahwa jarak antara pemerintah dan masyarakat sipil itu masih sangat jauh. Oleh karena itu, spirit keterbukaan pemerintah ini dibangun, bagaimana kita bersama-sama mempersempit jarak antara masyarakat sipil dan pemerintah," ujar Maharani.

Salah satu implementasi keterbukaan pemerintah diwujudkan melalui platform opentender.net. Platform ini memungkinkan masyarakat ikut mengawasi proyek pengadaan pemerintah, termasuk mengidentifikasi proyek yang berpotensi rentan terhadap korupsi.

"Di platform opentender.net, teman-teman bisa ikut mengawasi proyek-proyek mana yang rawan atau rentan korupsi dan mana yang sudah berjalan dengan baik," tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo memaparkan inovasi keterbukaan informasi di lingkungan legislatif melalui SIMASLEG atau Sistem Partisipasi Informasi Legislasi.

Sistem tersebut menjadi sarana masyarakat menyampaikan aspirasi dan masukan sebelum rancangan legislasi dibahas di DPR.
"Tahun 2026 ini, kita meluncurkan namanya SIMASLEG, itu adalah Sistem Partisipasi Informasi Legislasi. Di SIMASLEG itu kita mencoba mendapatkan aspirasi-aspirasi masyarakat tentang apa yang menjadi masukan sebelum legislasi itu dibahas," jelas Bramantyo.

Meski demikian, keterbukaan informasi publik di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan.

Perwakilan Bappenas, Nuzula Anggeraini, mengungkapkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Indonesia berada di angka 66,43. Bahkan, perbandingan periode 2021 hingga 2025 menunjukkan penurunan pada seluruh dimensi keterbukaan informasi publik.

"Untuk Indeks Keterbukaan Informasi Publik, kalau kita lihat perbandingannya dari 2021 ke 2025, ada penurunan. Semua dimensi Keterbukaan Informasi Publik menurun. Kenapa menurun? Karena ada temuan-temuan warga itu mengalami kesulitan untuk mengakses informasi terkini," ungkap Nuzula.
Kritik juga disampaikan perwakilan ELSAM, Desiana Samosir. Ia menilai keterbukaan pemerintah masih kerap bersifat simbolis karena informasi resmi yang tersedia belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.

"Dalam konteks RUU misalnya, ada banyak sekali sumber informasi yang tersedia, tapi bukan dari sumber informasi yang resmi. Sehingga, ketika kita sedang menyusun analisa, tiba-tiba ada dokumen baru. Dan itu menyebabkan ketidakakuratan terhadap apa yang akan kita berikan kepada Pemerintah," paparnya.

Merespons tantangan tersebut, PolGov UGM bersama Westminster Foundation for Democracy (WFD) mengembangkan kerangka analisis Environmental Democracy Observation (EDO) untuk mengukur keterbukaan informasi publik, khususnya di sektor lingkungan.

Peneliti EDO-COP, Indah Surya Wardhani, menjelaskan bahwa keterbukaan informasi membutuhkan peran aktif pemerintah sekaligus masyarakat.

"EDO berangkat dari dua framework dari pengambilan keputusan yang mana harus dua pihak. Jadi ada supply dan demand," jelas Indah.

Kegiatan OGI Goes to Campus 2026 ditutup dengan pembacaan tujuh poin rencana aksi lanjutan. Di antaranya memperkuat keterlacakan masukan publik, memperbaiki sistem partisipasi legislasi DPR, mengintegrasikan temuan EDO dalam perencanaan pembangunan, serta memperkuat kolaborasi pemerintah, parlemen, akademisi, dan masyarakat sipil.

Melalui forum ini, keterbukaan informasi diharapkan tidak berhenti sebatas penyediaan dokumen atau informasi resmi, tetapi benar-benar menjadi ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal kebijakan dan menentukan arah pembangunan yang lebih demokratis. 

Editor: Suryo Sukarno

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut