Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR RI Rp 43,5 Miliar Dibatalkan

JAKARTA - Pengadaan gorden rumah dinas DPR RI senilai Rp 43,5 miliar dibatalkan, berdasarkan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI, Agung Budi Santoso.
"Pimpinan BURT baru saja selesai rapat membahas gorden dan kesimpulannya BURT memutuskan Sekretariat Jenderal untuk tidak melanjutkan Pelaksaan pengadaan gorden, vitrase dan blind rumah Jabatan DPR RI Kalibata," ujar Agung Budi Santoso, Selasa (17/5/2022) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Johan Budi menyebutkan pihaknya telah mendengarkan penjelasan dari Sekjen secara detail dan pihaknya juga sudah melakukan review yang dilakukan oleh inspektorat di DPR RI.
"Dari pembahasan yang disampaikan, baik oleh Sekjen atau inspektorat DPR, kami semua sepakat di BURT dan semuanya sepakat pengadaan gorden untuk rumah jabatan anggota DPR tahun 2022 tidak dilanjutkan," jelas Johan Budi.
Meskipun demikian, Johan Budi mengungkapkan dari hasil review dari inspektorat di DPR sebenarnya dalam proses pengadaan gorden itu sudah melalui Perpres Nomor 12 tahun 2021.
"Dari pemberitaan yang ada di publik seolah-olah harga yang di tawarkan itu terlalu tinggi, padahal tadi menurut penjelasan Sekjen tim yang dibentuk terkait dengan pengadaan barang dan jasa termasuk gorden ini sudah melalui proses yang cukup panjang," ucap Johan Budi.
Ia menyebutkan Setjen DPR perlu memberikan penjelasan kepada publik. Pihaknya di BURT DPR selama ini sudah mendengarkan pro-kontra berkaitan dengan proses pengadaan gorden rumah dinas jabatan anggota DPR RI.
Editor : Hadi Widodo