TOKYO, iNewsPantura.id - Sebanyak 65 % dari responden atau mayoritas warga di Jepang menolak rencana pemerintah menaikkan pajak yang akan digunaan untuk pengeluaran militer.
Hal itu diketahui setelah kantor berita Kyodo menggelar survei pasca-pemerintah mengumumkan akan melakukan pembangunan militer Jepang terbesar sejak Perang Dunia Kedua.
Dilansir dari Reuters, hampir 65 persen responden dalam survei Kyodo menentang kenaikan pajak untuk pengeluaran militer. Sementara 87 persen mengatakan penjelasan PM Fumio Kishida tentang perlunya menaikkan pajak tidak cukup.
Survei tersebut juga menunjukkan dukungan untuk pemerintahan Kishida tidak berubah dari bulan sebelumnya sebesar 33,1 persen. Angka itu merupakan yang terburuk sejak diluncurkan pada Oktober tahun lalu.
Sebelumnya, Jepang pada hari Jumat (16/12/2022) mengumumkan rencana pengeluaran militer senilai 320 miliar dolar. Dana itu untuk membeli rudal yang mampu menyerang China. Selain itu juga, untuk mempersiapkan negara menghadapi konflik berkelanjutan.
Di antaranya uji coba rudal oleh Korea Utara di dekatnya, klaim China atas Taiwan dan invasi Ukraina oleh tetangga barat Jepang, Rusia yang memicu ketakutan akan terjadinya perang.
PM Fumio Kishida bulan ini mengatakan, pemerintahnya tidak akan menaikkan pajak untuk tahun fiskal berikutnya mulai 1 April. Namun dia akan menaikkannya secara bertahap menuju fiskal 2027 untuk mengamankan pendanaan guna meningkatkan anggaran pertahanan. Dia mengatakan Jepang berada pada titik balik dalam sejarah. Ekspansi militer melalui pemotongan biaya dan kenaikan pajak adalah jawaban atas berbagai tantangan keamanan yang dihadapi.
Artikel ini telah tayang di www.inews.id , Klik untuk baca: https://www.inews.id/news/internasional/survei-menyebut-mayoritas-warga-jepang-tolak-kenaikan-pajak-untuk-ekspansi-militer.
Editor : Muhammad Burhan
Artikel Terkait
