JAKARTA , iNewsPantura.id - Sejumlah anggota Komisi C DPRD Kudus yang dipimpin oleh Zaenal Arifin menggelar kunjungan kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta. Kunjungan kerja tersebut berfokus pada pembahasan sejumlah proyek berskala nasional yang sedang diprogramkan di Kabupaten Kudus, termasuk rencana pembangunan Jalan Tol Demak-Rembang.
Rochim Sutopo, Sekretaris Komisi C DPRD Kudus, menyatakan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan proyek berjalan sesuai rencana, terutama terkait pembebasan lahan dan dukungan pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan pelaksanaan proyek Jalan Tol Demak-Rembang tidak menemui kendala yang dapat menghambat manfaat yang seharusnya diterima oleh masyarakat Kudus,” ujar Rochim.
Jalan Tol Demak-Rembang dirancang sepanjang 179,55 km, dengan dua simpang susun utama yang berada di Kabupaten Kudus (STA 23+600) dan Kabupaten Pati (STA 47+500). Simpang susun di Kudus direncanakan terhubung dengan Jalan Lingkar Kudus, yang menjadi akses strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah tersebut.
Proyek ini direncanakan dilaksanakan dalam dua tahap, dengan konstruksi tahap pertama dimulai pada 2026 dan dijadwalkan selesai pada 2027. Pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan dukungan penuh untuk memastikan kelancaran pelaksanaannya.
“Kami berharap proyek ini tidak hanya meningkatkan infrastruktur, tetapi juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat di sekitar wilayah jalan tol,” tambah Rochim.
Dalam audiensi, Rochim menyoroti pentingnya transparansi dalam proses pembebasan lahan. Ia menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan proyek diterima dengan baik.
“Kami ingin memastikan bahwa masyarakat terdampak mendapatkan ganti rugi yang layak, dan prosesnya berjalan adil serta transparan,” katanya.
Kementerian PUPR menjelaskan bahwa beberapa izin penting, seperti KKPR dari Kementerian ATR/BPN dan Andalalin dari Kementerian Perhubungan, telah diterbitkan. Meski demikian, beberapa aspek teknis, seperti penyusunan dokumen lingkungan dan revisi desain, masih dalam tahap penyelesaian.
Rochim mengapresiasi keterbukaan pihak Kementerian PUPR dalam menjelaskan perkembangan proyek tersebut. Ia juga menegaskan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan proyek nasional ini berjalan sesuai jadwal.
“Kami akan terus mengawal pelaksanaan proyek ini, karena manfaatnya sangat besar untuk masyarakat Kudus, terutama dalam hal mobilitas dan pengembangan ekonomi lokal,” tutupnya.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
