SEMARANG, iNewsPantura.id - Kabar segar datang dari Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang. Pemkot Semarang bakal memberikan keringanan pajak bumi bangunan atau PBB bagi sekolah swasta.
Kepastian ini ditegaskan kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusinto. Keringanan ini berlaku bagi sekolah TK hingga SMP.
"Salah satu program 100 hari Ibu Walikota di bidang pendidikan adalah memberikan keringanan pajak bumi dan bangunan untuk sekolah swasta. Sudah ada 35 sekolah swasta mengajukan keringanan PBB. Nantinya akan diproses dan dibuatkan surat keputusan keringanan PBB," kata Bambang, di Balaikota Semarang, Jl Pemuda, Semarang.
Nantinya besaran keringanan beragam. Namun bisa mencapai 75 Persen. Saat ini, sekolah TK swasta ada sekitar 600, SD Swasta berjumlah 150-an dan SMP swasta sekitar 190.
"Sesuai dengan peraturan Walikota itu keringanan bisa sampai 75%. Itu Tapi kan selektif itu ya besarannya, itu pasti nanti dikasih oleh badan pendapatan daerah lalu diputuskan oleh Walikota," tegasnya.
Dia berharap, dengan adanya keringanan PBB ini bisa menekan biaya operasional sekolah. Sehingga biaya sekolah swasta tidak tinggi.
"Tujuannya agar meringankan Operasional Sekolah sehingga bisa berdampak pada keringanan SPP peserta didik yang bersekolah," tandas dia.
4.600 Pelajar-Mahasiswa Miskin di Kota Semarang Bakal Dapat Beasiswa
Tidak hanya memberikan keringanan PBB bagi sekolah swasta, Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang juga serius dalam mencerdaskan anak bangsa. Salah satunya yakni menggelontorkan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa dari keluarga miskin.
Dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Bambang Pramusintho, beasiswa ini untuk pelajar dari tingkat TK hingga SMA serta mahasiswa di perkuliahan. Adapun penerima nantinya baik yang bersekolah di negeri maupun swasta.
"Total ada sekitar 4.600 pelajar dan mahasiswa," ujar Bambang.
Besaran beasiswa telah ditentukan. Misal pelajar SD mendapat Rp 600.000 per anak dan per tahun, pelajar SMP mendapat Rp 900.000 per anak per tahun dan SMA mendapat Rp 1.200.000 per anak per tahun.
Meski Siswa SMA merupakan ranah Pemprov Jateng, Bambang menegaskan mereka adalah warga Semarang yang perlu mendapat perhatian.
"Ini sudah menjadi komitmen Pemerintah untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Mereka yang mendapat adalah yang terdata di database. Meski SMA Ranah provinsi, itu adalah warga kita, harus beridentitas Kota Semarang," tegasnya.
Dengan adanya beasiswa ini dia berharap tak ada lagi siswa patah sekolah. Sehingga bisa membentuk masa depan yang lebih baik.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
