SEMARANG, iNewsPantura.id – Kondisi infrastruktur Kota Semarang pasca banjir menjadi sorotan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar DPRD Kota Semarang bersama Forum Wartawan Balaikota (Forwakot) di Balaikota Semarang, Selasa (2/12/2025). Acara tersebut juga dihadiri perwakilan Pemkot Semarang untuk membahas evaluasi dan langkah penanganan banjir ke depan.
DPRD Desak Perbaikan Cepat dan Evaluasi RTRW
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Soeharsono, menilai banjir yang merendam sejumlah wilayah selama lebih dari sepekan telah menyebabkan kerusakan infrastruktur cukup parah, terutama pada ruas-ruas jalan.
“Jalan-jalan yang terdampak banjir harus segera diperbaiki. Kalau memang aspal ya segera diaspal. Beton pun tetap terdampak setelah terendam lama,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya respons cepat pemerintah terhadap laporan warga, serta mendorong Pemkot melakukan review RTRW. Menurutnya, evaluasi RTRW terakhir dilakukan pada 2021 dan sudah bisa kembali direview pada 2026.
“Penanganan banjir tidak hanya di hilir, namun juga perlu perhatian serius di hulu,” tambahnya.
Jurnalis Ingatkan Pentingnya Wilayah Resapan
Jurnalis akurat.co, Mushonifin, mengingatkan agar review RTRW tidak berdampak pada berkurangnya wilayah konservasi atau resapan air. Menurutnya, pengurangan wilayah resapan justru akan menambah titik dan volume genangan.
“Banjir itu persoalannya tiga: lama genangan, tinggi genangan, dan luas genangan,” katanya.
Sementara itu, jurnalis kuasakata.com, Holy Mega Surya, mengingatkan bahwa indikator keberhasilan penanganan banjir tidak cukup hanya menurunkan jumlah titik banjir.
“Di Trimulyo, genangan bahkan sempat mencapai 1 meter pada November lalu,” ujarnya.
Ia menilai prioritas pasca banjir mencakup perbaikan infrastruktur, pembersihan wilayah, dan pemulihan ekonomi warga.
Pemkot: RTRW Sudah Memadai, Kuncinya Konsistensi
Perwakilan Disperkim Kota Semarang, Yudi, menyampaikan bahwa Perda RTRW Kota Semarang sebenarnya sudah memadai jika diterapkan secara konsisten.
“Jangan sampai perubahan RTRW malah mengurangi wilayah konservasi. Jika mau menambah boleh, tapi jangan dikurangi,” tegasnya.
Ia menyebut Disperkim bersama Dinas PU saat ini tengah menyusun roadmap mitigasi bencana, tidak hanya untuk banjir tetapi juga potensi pohon tumbang dan longsor. Salah satu fokusnya adalah memastikan konektivitas antara drainase permukiman (tersier) dan drainase kota (sekunder).
DPU Pemetaan Kerusakan di Semarang Timur
Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Hisyam, menambahkan bahwa pihaknya kini fokus memetakan dampak banjir besar di kawasan timur Kota Semarang.
“Kami memetakan kondisi drainase di Semarang Timur, Karyamasari, Genuk, dan Pedurungan. Dari pemetaan itu nanti akan ditentukan apakah perlu normalisasi atau cukup perawatan,” ucapnya.
Roadmap yang tengah disusun, lanjutnya, akan menjadi dasar pembangunan dan penanganan infrastruktur ke depan.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
