JAKARTA - Indonesia menjadi salah satu negara yang disorot Amerika Serikat lantaran terdapat catatan dugaan pelanggaran HAM terkait aplikasi PeduliLindungi.
Salah satu poin laporan status HAM yang dirilis Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, yaitu aplikasi tracing COVID-19 PeduliLindungi pemerintah sebagai syarat perjalanan dan aktivitas.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, bahwa aplikasi tersebut semata-mata hanya untuk melindungi masyarakat Indonesia.
"Kita membuat program PeduliLindungi justru untuk melindungi rakyat, nyatanya kita berhasil mengatasi Covid-19 lebih baik dari Amerika Serikat (AS)," kata Mahfud MD kepada wartawan, Jumat (15/4/2022).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan melindungi HAM tidak selesai dari melindungi hak asasi dari individu-individu, melainkan juga melindung HAM komunal-sosial. Oleh sebabnya, Pemerintah Indonesia harus mengatur hal itu dalam konteks berperan aktif.
"Itulah sebabnya kita membuat program PeduliLindungi yang sangat efektif menurunkan penularan infeksi Covid-19 sampai ke Delta dan Omicron," katanya.
Mahfud justru menilai laporan tersebut merupakan bentuk penguatan peran civil society. Sebab, jika menelisik pada Special Procedusre Mandate Holders (SPMH) pada kurun waktu 2018-2021, Indonesia dilaporkan melanggar HAM 19 kali oleh beberapa elemen masyarakat, sedangkan Amerika justru dilaporkan sebanyak 76 kali.
"Laporan-laporan itu ya biasa saja dan bagus sebagai bentuk penguatan peran civil society. Tapi laporan seperti itu belum tentu benar," pungkasnya.
Editor : Hadi Widodo
Artikel Terkait
