PURWOREJO, iNewsPantura.id – DPRD Kabupaten Purworejo melalui Panitia Khusus (Pansus) 12 melaporkan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo. Dalam pembahasan tersebut, Pansus 12 menetapkan besaran dana cadangan sebesar Rp25 miliar yang direncanakan dialokasikan secara bertahap selama dua tahun anggaran.
Laporan hasil pembahasan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Purworejo dengan agenda laporan Pansus 12 dan Pansus 13 di Gedung DPRD Purworejo, Kamis (12/11/2026). Laporan Pansus 12 disampaikan Juru Bicara Pansus 12, Tursiyati, mewakili Ketua Pansus 12, Awan Yoga Kurniawan.
Dalam laporannya, Tursiyati menjelaskan bahwa pembentukan dana cadangan diperlukan untuk menjamin kesiapan pendanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Pasalnya, kebutuhan anggaran pilkada relatif besar sehingga tidak seluruhnya dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
"Melalui pembentukan dana cadangan, kebutuhan pendanaan pemilihan dapat dipersiapkan secara bertahap, terukur, dan tertib dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah," ungkap Tursiyati.
Dana Cadangan Rp25 Miliar Dialokasikan Dua Tahun
Salah satu poin penting dalam hasil pembahasan Pansus 12 adalah penetapan besaran dana cadangan sebesar Rp25 miliar. Dana tersebut direncanakan bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo dengan alokasi Rp15 miliar pada tahun anggaran 2027 dan Rp10 miliar pada tahun anggaran 2028.
Dana cadangan nantinya ditempatkan dalam rekening tersendiri pada bank penempatan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), termasuk kemungkinan ditempatkan dalam bentuk deposito sesuai ketentuan.
Selanjutnya, dana tersebut dapat dipindahkan ke RKUD pada tahun anggaran 2028 dan/atau 2029 untuk digunakan membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemilihan melalui mekanisme hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan/atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Dalam pembahasannya, Pansus 12 juga mencermati besaran kebutuhan anggaran berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 serta proyeksi kebutuhan untuk pelaksanaan berikutnya.
Berdasarkan data yang dibahas, realisasi pembiayaan Pilkada Serentak 2024 mencapai Rp50.993.252.400. Dari jumlah tersebut, terdapat sisa dana sebesar Rp1.153.237.183 yang dikembalikan ke RKUD.
Sementara itu, usulan anggaran untuk proyeksi Pilkada 2029 mencapai Rp75.729.842.200. Namun, berdasarkan perhitungan dengan asumsi inflasi kumulatif selama lima tahun, kebutuhan anggaran diperkirakan sebesar Rp59.586.493.363.
Adapun untuk skenario pelaksanaan pada 2032, usulan anggaran tercatat sebesar Rp87.157.294.000, sedangkan perhitungan berdasarkan asumsi inflasi kumulatif tujuh tahun mencapai Rp64.168.135.312.
Atas perbedaan angka tersebut, Pansus menekankan pentingnya rasionalisasi dan penelaahan secara cermat terhadap usulan anggaran dari KPU maupun Bawaslu.
"Besaran pendanaan harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan riil, kewajaran, efisiensi, serta kemampuan keuangan daerah. Karena itu, usulan anggaran perlu dicermati agar tidak terjadi pembebanan anggaran yang berlebihan," jelasnya.
Telah Melalui Konsultasi dan Fasilitasi
Tursiyati menjelaskan, pembahasan raperda telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari rapat internal, pembahasan bersama perangkat daerah, hingga konsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri di Jakarta pada 22 Juni 2026.
Pansus juga melibatkan BPKPAD, Bappeda, Bagian Hukum Setda, Bagian Pemerintahan Setda, KPU, dan Bawaslu Kabupaten Purworejo dalam pembahasan pada 2 Juli 2026.
Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan pada 11 September 2026 dengan mencermati realisasi pembiayaan Pilkada 2024 dan proyeksi kebutuhan anggaran. Rangkaian tersebut ditutup dengan fasilitasi bersama Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada 7 Oktober 2026.
Dari hasil konsultasi dan fasilitasi, terdapat sejumlah catatan penting. Di antaranya, besaran dana cadangan harus memperhatikan kebutuhan riil serta kemampuan keuangan daerah. Selain itu, nominal dana cadangan harus ditetapkan secara pasti melalui peraturan daerah dan tidak boleh bersumber dari SiLPA, dana BLUD, maupun pinjaman daerah.
Berdasarkan hasil fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor SK/100.3.2.1/51/2026 tanggal 9 Oktober 2026, raperda tersebut dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah.
Naskah akhir raperda terdiri atas tujuh bab dan 11 pasal. Di dalamnya mengatur ketentuan umum, besaran dan sumber dana cadangan, penempatan, penggunaan, program dan kegiatan yang dibiayai, hingga penatausahaan serta pertanggungjawaban.
"Dengan adanya pengaturan ini, diharapkan pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang jelas dalam membentuk, mengelola, dan menggunakan dana cadangan secara tertib, transparan, dan akuntabel untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo," pungkasnya.
Dalam laporan akhirnya, Pansus 12 menyerahkan hasil pembahasan raperda tersebut kepada rapat paripurna untuk mendapatkan arahan dan keputusan sesuai tahapan pembentukan peraturan daerah.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
