SEMARANG, iNewsPantura.id – Tingginya pendapatan rumah sakit pemerintah kerap memunculkan pertanyaan mengenai orientasi pelayanan kesehatan. Di satu sisi, rumah sakit dituntut memiliki kinerja keuangan yang sehat. Namun, di sisi lain, fungsi sosial sebagai institusi pelayanan publik tidak boleh terabaikan.
Persoalan tersebut menjadi perhatian RSUP Dr. Kariadi Semarang, yang mencatatkan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) mencapai sekitar Rp1,57 triliun pada 2025. Capaian itu menempatkan rumah sakit milik Kementerian Kesehatan tersebut sebagai salah satu rumah sakit pemerintah dengan pendapatan terbesar di Indonesia.
Berdasarkan data laporan keuangan pemerintah pusat 2025 yang diberitakan CNBC Indonesia, RSUP Dr. Kariadi berada di posisi ketiga rumah sakit pemerintah dengan pendapatan BLU terbesar, setelah RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dan RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta.
Besarnya pendapatan tersebut sekaligus menempatkan rumah sakit pada tantangan menjaga keseimbangan antara target keuangan dan tanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi, dr. Agus Akhmadi, menegaskan bahwa upaya menjaga kesehatan keuangan rumah sakit bukan berarti mengubah orientasi pelayanan menjadi bisnis atau kapitalisasi kesehatan.
Menurutnya, rumah sakit justru membutuhkan kondisi keuangan yang sehat agar memiliki kemampuan mengembangkan layanan, melakukan investasi peralatan medis, serta membantu pasien yang membutuhkan pelayanan tetapi tidak mendapatkan pembiayaan dari BPJS Kesehatan.
"Kami bukan kapitalis. Tetapi rumah sakit harus memiliki kondisi keuangan yang sehat. Kalau keuangan kita tidak sehat, bagaimana kita bisa membantu orang lain?" ujar Agus.
Ia menjelaskan, kemampuan menghasilkan surplus menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung keberlanjutan pelayanan. Dana tersebut tidak semata-mata menjadi keuntungan, tetapi dikembalikan untuk kepentingan pengembangan rumah sakit dan masyarakat.
Setidaknya ada tiga pemanfaatan utama dari kemampuan keuangan tersebut, yakni investasi pengembangan layanan, pengadaan peralatan medis berteknologi baru, serta pemberian subsidi bagi pasien yang tidak tercover BPJS Kesehatan.
Agus mencontohkan, pengembangan layanan medis berteknologi tinggi membutuhkan investasi yang tidak sedikit. RSUP Dr. Kariadi saat ini juga mempersiapkan pengembangan sejumlah layanan khusus untuk menangani kasus-kasus kompleks.
Di antaranya penanganan pemisahan bayi kembar siam, transplantasi sumsum tulang, hingga penjajakan pengembangan teknologi alat bantu pompa jantung kiri atau Left Ventricular Assist Device (LVAD).
Bahkan, pihaknya telah melakukan kunjungan ke China untuk mempelajari teknologi dan menjajaki kerja sama pengembangan layanan alat bantu jantung tersebut.
"Kita ingin rumah sakit ini mampu menolong pasien dengan berbagai kondisi yang kompleks. Untuk itu, kita perlu investasi dan teknologi medis yang memadai. Pendapatan rumah sakit harus bisa mendukung pengembangan tersebut," jelasnya.
Lebih lanjut, Agus mengatakan, pendapatan dari layanan yang menghasilkan surplus juga dapat dimanfaatkan untuk membantu pembiayaan pasien lain yang membutuhkan.
Dengan mekanisme subsidi silang, kemampuan finansial dari pelayanan tertentu diharapkan dapat membantu pasien yang tidak memiliki perlindungan pembiayaan kesehatan atau tidak tercover BPJS.
Menurutnya, apabila seluruh layanan rumah sakit mengalami kerugian, kemampuan institusi untuk membantu pasien yang membutuhkan juga akan semakin terbatas.
"Kalau kita tidak punya kemampuan keuangan yang sehat, lama-lama kita juga tidak bisa menolong orang. Karena itu, keuntungan dari pelayanan tertentu bisa kita gunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.
Meski demikian, menjaga kinerja keuangan bukan perkara sederhana bagi rumah sakit rujukan nasional. RSUP Dr. Kariadi harus menangani pasien dengan penyakit kompleks yang membutuhkan tenaga medis spesialis dan subspesialis, teknologi canggih, serta biaya pengobatan yang besar.
Di sisi lain, rumah sakit juga harus memastikan peserta JKN/BPJS Kesehatan dan masyarakat kurang mampu tetap memperoleh pelayanan sesuai kebutuhan medis.
Tuntutan kinerja keuangan rumah sakit pemerintah sendiri menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kementerian Kesehatan. Indikator keuangan, termasuk EBITDA, digunakan untuk mengukur kemampuan operasional rumah sakit dalam mengelola pendapatan dan biaya.
Namun, keberhasilan rumah sakit pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari besarnya pendapatan atau surplus yang dihasilkan. Mutu pelayanan, keselamatan pasien, akses masyarakat, serta kemampuan menangani kasus-kasus kompleks tetap menjadi indikator penting.
Bagi RSUP Dr. Kariadi, tantangan ke depan bukan sekadar mempertahankan pendapatan di atas Rp1 triliun, melainkan memastikan kemampuan finansial tersebut benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas layanan kesehatan.
Dengan demikian, rumah sakit pemerintah diharapkan tidak terjebak pada orientasi mengejar angka pendapatan, tetapi mampu menjadikan kesehatan keuangan sebagai instrumen untuk memperluas akses, meningkatkan mutu, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang paling membutuhkan.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
