Bupati Kudus Samani Intakoris Soroti Proyek BRI dan Klaim Nine-Dash Line

KUDUS,iNewsPantura.id  – Hari kelima retreat kepemimpinan, sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara dijadwalkan hadir sebagai narasumber utama dengan pokok bahasan masing-masing.

Sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara turut menghadiri retreat yang digelar di Magelang tersebut untuk membahas berbagai isu strategis nasional.

Beberapa di antaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga menjabat sebagai Kepala BKPM, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Koperasi dan UMKM.

Sementara pejabat tinggi lainnya, seperti Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), juga turut memberikan paparan terkait sektor masing-masing.

Bupati Kudus, Samani Intakoris  melalui sambungan telepon kepada media menuturkan, materi yang disampaikan para menteri dalam forum ini memegang peranan penting dalam merumuskan arah kebijakan nasional dan daerah.

Selain mengikuti sesi diskusi, Samani juga menyampaikan pemikirannya dalam tugas esai bertajuk Strategi dan Wawasan Nusantara terhadap Inisiatif Belt and Road (BRI) dan Klaim Nine-Dash Line Tiongkok.

Ia menyoroti bagaimana Indonesia seharusnya bersikap dalam menghadapi pengaruh proyek BRI yang diusung Tiongkok serta klaim Nine-Dash Line yang berkaitan dengan perairan Indonesia.

"Konsep Wawasan Nusantara harus tetap menjadi pegangan utama dalam menjaga persatuan dan kedaulatan negara," jelasnya.

Ditegaskan meskipun BRI memberikan banyak peluang bagi Indonesia dalam pengembangan infrastruktur, investasi ini harus dikelola dengan bijak agar tidak menimbulkan ketergantungan ekonomi yang berlebihan terhadap negara lain.

Lebih lanjut, ia menyoroti klaim Nine-Dash Line yang diajukan Tiongkok di Laut China Selatan. "Klaim ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 dan dapat mengancam stabilitas kawasan serta kepentingan maritim Indonesia," ujarnya.

Samani menekankan bahwa Indonesia perlu memperkuat diplomasi maritim, meningkatkan pengawasan dan pertahanan di perbatasan laut, serta memastikan bahwa setiap kerja sama dengan negara lain tetap mengutamakan kepentingan nasional.

"Ini adalah langkah yang harus kita tempuh demi masa depan bangsa," tegasnya saat memaparkan esai yang ditulisnya.

Editor : Eddie Prayitno