Ketua Komisi 12 DPR RI Dorong Penataan Sumur Ilegal Masyarakat di Blora

JAKARTA , iNewsPantura.id - Komisi 12 DPR RI mendorong pengelolaan sumur ilegal masyarakat untuk meningkatkan lifting minyak di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Patijaya, sebagai upaya untuk meningkatkan produksi minyak nasional yang terus menurun selama 7 tahun terakhir.

"Penataan pengelolaan sumur ilegal masyarakat sangat penting untuk menyelamatkan aset negara dan meningkatkan lifting minyak. Selain itu, pengelolaan sumur ilegal yang baik juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Bambang Patijaya.

Menurut Bambang, potensi produksi sumur ilegal masyarakat sangat besar, dengan produksi mencapai 10.000 BOPD hingga 20.000 BOPD. Oleh karena itu, Komisi 12 DPR RI mendorong pemerintah  mengeluarkan regulasi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumur ilegal masyarakat.

Selain itu, Komisi 12 DPR RI juga mendorong peningkatan  produksi sumber daya alam gas, yang diprediksi akan mengalami defisit pada tahun 2025 hingga 2035. Blok Masela dan blok lainnya termasuk Lapangan Giyanti di Blora harus segera diproduksi untuk meningkatkan dan menenuhi kebutuhan gas nasional.

Siswanto, Wakil ketua DPRD Blora yang juga Ketua ADKASI, menemui Ketua Komisi 12 di komplek senayan Jakarta pada hari selasa (29/4)  didampingi Sri Endahwati Ketua HIPMI, dan Seno Margo Utomo Komisaris BPE menyampaikan bahwa, penataan pengelolaan  sumur ilegal yang baik dan aktivitasi  SDA Gas berdampak positif untuk kepentingan daerah. 

"Selain kepentingan nasional, pemerintah daerah jelas akan diuntungkan yaitu peningkatan PAD serta  peningkatan kesejahteraan warga, terutama para penambang,"  kata Siswanto.

Seno Margo Utomo, menyambut baik  dorongan  komisi 12 DPR RI untuk optimalisasii potensi SDA Migas di Blora. 

"BUMD BPE siap mejadi mitra aktiif dalam upaya  mengawal kepentingan bersama antara  nasional dan daerah serta warga, "ungkap Seno.

Endah Sri Endahwati juga mendukung dorongan  Komisi 12 DPR RI demi meningkatkan iklim usaha yang legal. 

"Bagi HIPMI penataan dan optimalisasi SDA Migas adalah win win solution buat semua pihak dan akan membangun iklim usaha yang positif di Blora", kata Endah.

Editor : Suryo Sukarno