"Biar 50 Ribu Orang Demo, Saya Tak Gentar!" Video Bupati Pati Tantang Warga Bikin Geger

PATI, iNewsPantura.id – Sebuah video pernyataan Bupati Pati, Sudewo, viral di media sosial dan langsung menyulut kemarahan publik. Dalam video itu, Sudewo terdengar menantang keras warga yang menolak kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) yang mencapai 250 persen.

“Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Jangankan hanya 5.000 orang, 50.000 orang pun silakan dikerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan,” kata Sudewo dengan suara lantang dalam video yang diunggah akun @flokjog dan @pati.24jam, dikutip Rabu (6/8/2025).

Pernyataan tersebut langsung menyulut gelombang reaksi dari masyarakat. Warganet ramai-ramai mengecam gaya komunikasi Sudewo yang dinilai arogan, otoriter, dan tidak mencerminkan pemimpin yang mendengarkan suara rakyat.

Rakyat Melawan, Aksi Besar Digelar 13 Agustus

Kemarahan warga tidak berhenti di media sosial. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kini tengah mempersiapkan aksi unjuk rasa besar-besaran pada 13 Agustus 2025. Tuntutan mereka jelas: cabut kenaikan PBB-P2 yang dianggap zalim dan memberatkan, terutama bagi petani dan warga berpenghasilan rendah.

“Kami tidak terima cara Bupati berbicara seperti itu. Rakyat bukan musuh, kami hanya menuntut keadilan,” ujar salah satu koordinator aksi.

PBB Naik 250 Persen, Warga Menjerit

Kebijakan ini diputuskan dalam rapat intensifikasi PBB-P2 yang dipimpin langsung oleh Bupati Sudewo pada Mei 2025. Pemkab Pati resmi menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen. Dalihnya, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama 14 tahun stagnan di angka Rp29 miliar.

“Pati itu wilayahnya lebih besar dari Jepara, Rembang, dan Kudus, tapi pendapatan PBB kita justru paling rendah. Ini tidak adil bagi potensi yang kita miliki,” kata Sudewo dalam pernyataan tertulis Pemkab.

Namun warga menilai alasan tersebut tidak cukup. Kenaikan mendadak dan tinggi tanpa dialog dinilai sebagai bentuk pemaksaan kebijakan.

Donasi Warga Diblokir, Emosi Makin Memuncak

Situasi semakin panas setelah Satpol PP membubarkan posko penggalangan dana aksi warga. Posko yang digunakan untuk mendukung aksi 13 Agustus itu dianggap melanggar aturan, namun warga menilai tindakan itu justru bentuk pembungkaman aspirasi.

“Ini bukan hanya soal pajak, tapi soal hak berbicara. Pemimpin tidak boleh alergi pada kritik,” ujar salah satu tokoh warga.

Sementara itu, akun media sosial resmi Pemkab Pati dan milik pribadi Sudewo dibanjiri ribuan komentar pedas dari masyarakat yang kecewa dan geram.

Belum Ada Klarifikasi Resmi

Hingga berita ini ditayangkan, Bupati Pati belum memberikan klarifikasi langsung atas pernyataannya yang viral. Sementara itu, tekanan publik terus meningkat menjelang aksi 13 Agustus yang diprediksi bakal menjadi gelombang protes terbesar di Kabupaten Pati dalam beberapa tahun terakhir.

Editor : Suryo Sukarno