Kontraktor Mengeluh Belum Dibayar, Program MBG Terancam Bermasalah

Baca Juga

Makan Bergizi Gratis Menyapa Sekolah di Lereng Kendal

SEMARANG-iNewsPantura.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah disorot lantaran pelaksanaannya dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Keluhan datang dari mitra pembangunan dapur MBG yang hingga kini belum menerima pembayaran, meski pekerjaan sebagian bahkan telah rampung.

Ketua Ormas Gerakan Jalan Lurus (GJL) Riyanta sekaligus advokat menyebut pihaknya menerima aduan dari sejumlah rekanan di daerah, salah satunya dari Blora. Ia mengungkapkan, pada awal kerja sama, pihak yayasan mendorong calon pelaksana dapur MBG untuk segera membangun tanpa modal awal.

“Kesepakatan awalnya, mereka diminta membangun dulu. Tapi tanpa diberikan dana. Akhirnya rekanan terpaksa berutang ke toko material, bahkan ada tenaga kerja yang belum dibayar,” ujarnya.

Baca Juga

Modus Calo Mitra SPPG di Kendal Terkuak, Banyak Titik Tanpa Progres

Menurut mantan anggota DPR RI ini, persoalan serupa tidak hanya terjadi di Blora, tetapi juga muncul di wilayah lain seperti Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam perkembangannya, pembayaran prestasi pekerjaan yang telah dilakukan tak kunjung cair. Bahkan, ia mendapat informasi sejumlah dapur yang sudah dibangun hendak dijadikan agunan melalui perbankan.

“Kami khawatir program mulia Presiden Prabowo Subianto justru menimbulkan persoalan hukum di lapangan. Supplier tidak dibayar, pekerja tidak dibayar. Ini bisa masuk ranah pidana,” tegasnya.

Salah satu yang  mengeluhkan persoalan seperti yang disampaikan oleh Riyanta adalah

Baca Juga

Satgas MBG Dibentuk, Pemkab Kendal Awasi Ketat Kualitas Makanan Gratis

Sukarno , owner SPPG Putra Jawa Bangun Negara (PUJANGGA). Sukarno menuturkan belum menerima pembayaran meski pembangunan telah selesai.

“Kami sebagai penyedia tempat dan bangunan dengan perjanjian setelah pembangunan selesai akan dibayar sesuai nilai kontrak, akan tetapi setelah bangunan jadi sudah lebih dari 6 Bulan kami tidak dibayar,” kata Sukarno yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Sambiroto, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora.

Ia mengatakan dalam perjalanan, terjadi perubahan kerja sama. Pengelola yang semula berbentuk koperasi beralih menjadi yayasan berbeda di Jawa Tengah dan wilayah luar Jawa. Pembangunan dapur kemudian dikerjakan kontraktor lokal dengan nilai kontrak sekitar Rp1,5 miliar dan dipotong pajak jadi Rp 1,3 miliar. Menurutnya, semestinya gedung itu sudah bisa dioperasikan tahun ini.

Baca Juga

Menu MBG di Todanan Blora Tak Layak Dikonsumsi, Mitra Minta Maaf

“Soal pembayaran, dalam kontrak disebutkan dibayar penuh setelah pekerjaan selesai dan disetujui. Pekerjaan sudah selesai sesuai jadwal, verifikasi juga dilakukan, tapi sampai sekarang pembayaran belum kami terima,” ujarnya.

Akibatnya, sejumlah supplier peralatan dan material ikut terdampak karena belum dibayar. Situasi ini memicu saling menahan proses administrasi, termasuk pencairan melalui bank.

"Pinjaman kredit buat pembangunan kami telat bayar, sehingga akses perbankan kami kurang baik, bahkan buruk," keluhnya.

Baca Juga

Viral Menu MBG Sederhana, Pihak Sekolah Justru Imbau Orang Tua Jangan Komplain di Medsos

Baik Riyanta maupun Sukarno berharap pemerintah pusat segera turun tangan untuk memastikan pelaksanaan program MBG berjalan sesuai kesepakatan awal dan tidak merugikan mitra di daerah.

Editor : Eddie Prayitno