Elite Parpol Dinilai Sibuk Kejar Pemilu 2029, Isu Bencana Justru Terpinggirkan

YOGYAKARTA – iNewsPantura.id - Di tengah tingginya angka bencana yang melanda berbagai wilayah Indonesia, elite partai politik justru dinilai lebih sibuk membangun citra dan mempersiapkan kontestasi Pemilu 2029. Isu kebencanaan disebut belum menjadi agenda serius dalam platform partai politik.

Kritik tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Elite Partai Politik dan Bencana: Di Antara Citra, Pemilu 2029, dan Rakyat yang Terluka” yang digelar di UC Kampus UGM, Yogyakarta, Selasa (15/9/2026).

Data BNPB per 7 September 2026 mencatat terdapat 1.730 kejadian bencana sejak awal Januari hingga 7 September 2026. Karhutla menjadi bencana dengan jumlah kejadian terbanyak, yakni 627 kasus, disusul banjir 543 kejadian, cuaca ekstrem 324, tanah longsor 105, kekeringan 101, serta gelombang pasang dan abrasi sebanyak 14 kejadian. Selain itu, tercatat 13 kejadian gempa bumi dan tiga erupsi gunung api.

Pengamat Politik UGM, Dr. Arie Sujito, menilai partai politik saat ini terjebak dalam logika elektoral yang sempit. Menurutnya, politik pencitraan dan persiapan menghadapi Pemilu 2029 justru lebih dominan dibandingkan agenda perlindungan masyarakat dari bencana.

“Partai politik lebih sibuk memoles citra di media sosial dan membangun koalisi untuk 2029. Bencana hanya menjadi komoditas sesaat, tiga hari ramai diberitakan lalu dilupakan,” ujar Arie.

Arie menegaskan, bencana seharusnya menjadi persoalan negara yang membutuhkan kebijakan jangka panjang. Namun, aspirasi korban bencana, kebutuhan mitigasi, hingga pemulihan pascabencana dinilai belum menjadi bagian penting dari visi, misi, maupun program kerja partai politik.

Sementara itu, Didik Krisdiyanto dari Pusat Studi Bencana Alam UIN Sunan Kalijaga menilai persoalan utama penanganan bencana bukan terletak pada keterbatasan teknologi, melainkan lemahnya komitmen politik.

Menurut Didik, pemerintah dan masyarakat sebenarnya telah memiliki data mengenai wilayah yang rawan banjir, longsor, maupun gempa. Namun, data tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kebijakan mitigasi yang konsisten.

“Kita tahu daerah mana yang rawan banjir, longsor, gempa. Datanya ada. Tapi kebijakan mitigasinya tidak jalan. Anggaran dipotong, tata ruang dilanggar, dan parpol tidak pernah menjadikannya isu prioritas,” kata Didik.

Ia menilai partai politik tidak boleh hanya hadir ketika bencana terjadi dengan membawa bantuan. Partai harus ikut mendorong regulasi mitigasi, mengawal anggaran kebencanaan, serta memastikan kader yang duduk di eksekutif maupun legislatif memperkuat upaya pengurangan risiko bencana.

Diskusi yang dimoderatori Dr. Ari Junaedi, SH, M.Si dari Nusakom Pratama tersebut diikuti mahasiswa, akademisi, aktivis masyarakat sipil, relawan bencana, dan jurnalis.

Forum menghasilkan sejumlah rekomendasi, di antaranya meminta partai politik memasukkan agenda kebencanaan dalam platform dan AD/ART, memperkuat anggaran mitigasi, serta mendorong kader partai di daerah rawan bencana aktif dalam sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan masyarakat.

Isu bencana juga didorong menjadi salah satu indikator kinerja politik, bukan sekadar komoditas untuk mendongkrak popularitas.
Para peserta juga menyerukan agar elite politik menahan ambisi politik dan tidak menjadikan penderitaan masyarakat maupun kegiatan adat sekadar panggung seremonial untuk membangun citra.

Diskusi ditutup dengan seruan moral bahwa Pemilu 2029 memang penting, tetapi keselamatan rakyat yang saat ini berada di tengah bencana jauh lebih penting. Kekuasaan yang abai terhadap penderitaan rakyat dinilai akan kehilangan legitimasi. 

Editor: Suryo Sukarno