Komisi II DPRD Purworejo Soroti Progres Bantuan Pertanian, Pengadaan Sarpras Baru 42,98 Persen

PURWOREJO ,iNewsPantura.id – Komisi II DPRD Kabupaten Purworejo meminta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) mempercepat pelaksanaan sejumlah program dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Hal itu mengemuka dalam rapat monitoring dan evaluasi bersama DKPP di ruang rapat DPRD Purworejo, Selasa (22/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Purworejo Alipman Syafii bersama jajaran anggota Komisi II. Sementara dari DKPP hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian beserta jajarannya.

Baca Juga

Proyek Pasar Winong dan Gedung Lugosobo Molor, DPRD Purworejo Minta Percepatan

Alipman mengatakan, rapat tersebut dilakukan untuk memonitor sekaligus mengevaluasi berbagai kegiatan yang tengah dilaksanakan DKPP, terutama program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Yang dibahas terkait evaluasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,” kata Alipman.

Sejumlah program menjadi perhatian Komisi II, di antaranya kegiatan hibah, bantuan kambing dan sapi, rehabilitasi jaringan irigasi tersier (RJIT), serta jalan usaha tani (JUT).

Baca Juga

Tinjau Proyek Jalan Kalirejo–Hargorojo, Imbau Pelaksana Waspadai Cuaca

Menurut Alipman, sebagian program tersebut masih dalam tahap pelaksanaan. Karena itu, DPRD perlu melakukan pengawasan agar pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target waktu, kualitas, mutu, dan kuantitas yang telah direncanakan.

“Perlunya kami melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kegiatan tersebut, sehingga pekerjaan bisa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan juga sesuai dengan kualitas, mutu, serta kuantitas yang sudah direncanakan,” ujarnya.

Selain bantuan peternakan dan pembangunan sarana pertanian, Komisi II juga menyoroti program pengadaan cadangan pangan bagi masyarakat yang mengalami gagal panen, terdampak bencana maupun kekeringan.

Alipman menyebut, pengadaan cadangan pangan tersebut masih dalam tahap persiapan. Sejumlah masyarakat telah mengajukan usulan, tetapi proses pendistribusiannya belum seluruhnya selesai.

Sementara itu, progres pengadaan sarana pendukung pertanian seperti traktor, alat pengolah pertanian (APO), dan pompa air tercatat baru mencapai 42,98 persen.

“Untuk penggunaan sarana pendukung pertanian, pengadaan traktor, APO, pompa air, masih progres 42,98 persen,” jelasnya.

Melihat progres tersebut, Komisi II menilai pelaksanaan sejumlah program masih perlu ditingkatkan. Terlebih, tahun anggaran 2026 telah memasuki penghujung tahun.

“Masih ditingkatkan, karena sudah mendekati penghujung tahun anggaran 2026. Sehingga perlunya percepatan dalam hal ini penyerapan anggaran, juga penyaluran bantuan tersebut agar bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan manfaat bagi masyarakat,” tegas Alipman.

Komisi II berharap percepatan tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga memastikan bantuan dan program benar-benar sampai kepada masyarakat serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Purworejo.

Dengan pengawasan yang dilakukan secara berkala, DPRD berharap seluruh program DKPP yang telah direncanakan pada tahun anggaran 2026 dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun.

Editor: Suryo Sukarno