Tak Perlu Antre ke Kantor BPN, Sertifikat Tanah Warga Temanggung Diantar Sampai Rumah

TEMANGGUNG,iNewsPantura.id — Biasanya warga harus meluangkan waktu datang ke kantor pertanahan untuk mengambil sertifikat tanah yang sudah selesai diproses. Namun, warga Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, justru mendapat layanan sebaliknya.

Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) mendatangi rumah warga satu per satu untuk menyerahkan sertifikat tanah yang telah selesai. Layanan door to door tersebut dilakukan Kamis (24/9/2026).

Dokumen yang selama ini menjadi bukti penting kepemilikan tanah itu kini diantar langsung ke pemiliknya. Warga pun tidak perlu meninggalkan aktivitas mereka hanya untuk mengambil sertifikat di kantor BPN.

Pelayanan tersebut menjadi bagian dari upaya BPN Kabupaten Temanggung mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat. Selain mempermudah pengambilan dokumen, pola pelayanan ini juga memastikan sertifikat sampai langsung kepada pemilik tanah.

Salah seorang warga penerima sertifikat, Ariyadi, mengaku terbantu dengan layanan tersebut. Baginya, sertifikat bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi memberikan rasa aman karena status kepemilikan tanah memiliki dasar hukum yang jelas.

"Dengan adanya sertifikat ini, kami merasa lebih tenang karena kepemilikan tanah memiliki kepastian hukum. Penyerahannya juga langsung ke rumah sehingga sangat memudahkan warga," kata Ariyadi.

Pelayanan jemput bola tersebut dilakukan di tengah percepatan penyelesaian sertifikasi tanah di Kabupaten Temanggung.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Sri Pranoto, mengatakan sepanjang 2026 pihaknya telah menyelesaikan 10.998 sertifikat tanah untuk masyarakat Temanggung.

"Sepanjang 2026 kami telah menyelesaikan 10.998 sertifikat tanah di Temanggung," ujar Sri Pranoto.

Jumlah tersebut ditargetkan meningkat pada 2027. BPN Jawa Tengah menyiapkan target sekitar 16 ribu sertifikat tanah bagi masyarakat Temanggung.

"Untuk tahun 2027, kami menargetkan kembali sekitar 16 ribu sertifikat tanah untuk masyarakat. Pelayanan di kantor BPN gratis," katanya.

Menurut Sri, percepatan sertifikasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah dokumen yang berhasil diterbitkan. Pelayanan juga diarahkan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pertanahan dan mendapatkan kepastian hukum atas aset yang dimiliki.

Karena itu, pola door to door menjadi salah satu pendekatan yang diterapkan. Setelah proses sertifikat selesai, petugas tidak sekadar menunggu warga datang mengambil dokumen, tetapi menyerahkannya langsung kepada pemilik.

Kepemilikan sertifikat memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi masyarakat atas tanah yang dimiliki. Dengan dokumen yang tertib, warga juga memiliki kepastian ketika tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan secara legal dan aman.

Editor: Eddie Prayitno