Rumah Berimpitan dengan Sungai, Normalisasi di Kendal Tak Bisa Maksimal
KENDAL,iNewsPantura.id – Upaya mengurangi risiko banjir di Kabupaten Kendal menjelang musim penghujan dihadapkan pada persoalan klasik perkotaan: permukiman padat di bantaran sungai.
Kondisi tersebut membuat normalisasi Sungai Kendal sepanjang 1,5 kilometer tidak bisa dilakukan secara leluasa, bahkan sekitar 100 meter bagian sungai diperkirakan sulit ditangani akibat keterbatasan akses.
Persoalan bukan semata kemampuan alat berat mengeruk endapan lumpur. Material yang sudah diangkat dari dasar sungai juga harus dikeluarkan menggunakan dump truck, sementara jalur pengangkutan dan lahan penampungan di sekitar lokasi sangat terbatas.
Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari mengakui, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pemeliharaan sungai menjelang musim hujan. Padahal, pengerukan sedimentasi diperlukan untuk menjaga kapasitas aliran air agar tetap berfungsi dengan baik.
“Padahal, alat berat yang digunakan sudah besar, tetapi kesulitan menjangkau bagian dalam, terutama untuk akses membuang material hasil pengerukan,” katanya saat meninjau normalisasi Sungai Kendal, Jumat 16 oktober 2026.
Menurutnya, keberadaan bangunan yang terlalu dekat dengan aliran sungai membuat ruang gerak alat berat semakin terbatas. Karena itu, masyarakat diminta memperhatikan ketentuan kawasan sempadan sungai agar kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan dengan lebih mudah.
“Kalau bangunannya terlalu dekat dengan sungai, alat berat akan kesulitan masuk ketika dilakukan normalisasi. Ini yang menjadi kendala kami di lapangan,” ujarnya.
Bupati menegaskan, pengaturan sempadan sungai harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan kondisi masing-masing sungai. Kesadaran masyarakat menjaga kawasan tersebut dinilai penting untuk mendukung pemeliharaan sungai secara berkelanjutan.
Penyedia jasa normalisasi, Yazid, mengatakan pengerukan sebenarnya dapat dilakukan dengan alat berat jenis long arm. Namun, keterbatasan akses untuk mengangkut material membuat pekerjaan di sejumlah titik sulit dilaksanakan secara optimal.
“Kalau ada aksesnya, sebenarnya semua bisa. Masalahnya, aksesnya tidak ada. Saya bisa mengeruk, tetapi membuang materialnya itu yang tidak bisa,” katanya.
Ia memperkirakan terdapat sekitar 100 meter bagian sungai yang sulit dikerjakan karena tidak tersedia akses memadai. Material hasil pengerukan harus diangkut menggunakan dump truck, sedangkan lahan kosong di sekitar sungai sangat terbatas.
Yazid mengingatkan, pekerjaan normalisasi perlu memperhitungkan efektivitas penggunaan alat dan biaya operasional. Pengerukan di titik yang sulit dijangkau tanpa solusi pengangkutan material berpotensi menghambat pekerjaan di bagian sungai lainnya.
“Jangan sampai menghabiskan biaya, tetapi tidak ada hasilnya. Titik-titik yang bisa dijangkau justru tidak tertangani kalau pekerjaan hanya difokuskan di bagian yang aksesnya sulit,” ujarnya.
Di tengah berbagai kendala tersebut, normalisasi menjadi harapan warga yang selama ini menghadapi banjir berulang. Heru, salah seorang warga setempat, mengatakan normalisasi terakhir yang diketahuinya dilakukan sekitar 10 tahun silam.
“Setiap tahun itu langganan banjir, semoga setelah normalisasi tidak banjir lagi,” tuturnya.
Selain Sungai Kendal, Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan normalisasi di 23 titik dengan total anggaran mencapai Rp4 miliar. Program tersebut menjadi bagian dari langkah antisipasi menghadapi musim penghujan.
Meski kewenangan pengelolaan sungai yang ditangani berada di tingkat provinsi, pemerintah kabupaten mengambil inisiatif penanganan karena anggaran normalisasi dari pemerintah provinsi belum tersedia. Sementara itu, kebutuhan pemeliharaan sungai tidak bisa ditunda.
Normalisasi diharapkan membantu memperlancar aliran air dan mengurangi risiko banjir. Namun, persoalan akses di kawasan padat penduduk menunjukkan bahwa pemeliharaan sungai membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai sekaligus perhatian terhadap tata ruang di sepanjang bantaran.
Bagi warga, keberhasilan normalisasi akan sangat berarti apabila pengerukan dapat dilakukan secara efektif dan diikuti upaya pemeliharaan berkelanjutan, sehingga ancaman banjir yang berulang setiap tahun dapat ditekan.
Editor: Eddie Prayitno