Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : Kejar Target Pajak Rp2,9 Triliun, Bapenda Semarang Turun Langsung Tagih Wajib Pajak hingga Luar Kota
Advertisement . Scroll to see content

10 Kelurahan Belum Ajukan Dana PKK di Semarang, Serapan Anggaran Baru 73,18 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 15:21 WIB
  • author Donny Marendra
10 Kelurahan Belum Ajukan Dana PKK di Semarang, Serapan Anggaran Baru 73,18 Persen
Sekretaris DP3A Kota Semarang dr. Noegroho Edy Rijanto, mengevaluasi penyerapan dana operasional PKK RT/RW yang baru mencapai 73,18 persen, sementara 10 kelurahan belum mengajukan pencairan. Foto : iNewsPantura.id/ Donny M

SEMARANG ,iNewsPantura.id – Penyerapan dana operasional kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) RT/RW di Kota Semarang masih belum optimal. Hingga pertengahan November 2026, realisasi anggaran baru mencapai 73,18 persen. Sebanyak 10 kelurahan bahkan belum mengajukan pencairan bantuan tersebut.

Kondisi ini membuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang berencana melakukan langkah jemput bola. Kelurahan yang belum menyelesaikan pengajuan akan dipanggil untuk dimintai penjelasan mengenai kendala yang dihadapi.

Sekretaris DP3A Kota Semarang, dr. Noegroho Edy Rijanto, mengatakan pihaknya masih perlu melakukan evaluasi terhadap rendahnya serapan dana operasional PKK tersebut.

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah keterlambatan pengurusan administrasi. Padahal, DP3A telah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai batas akhir pengajuan pada 15 November 2026.

"Pengajuannya terlambat. Kami sudah menyampaikan melalui surat bahwa batas akhir pengajuan pada 15 November. Namun, kembali lagi kepada kelurahan untuk mengingatkan dan mengimbau agar segera mengajukan," kata Edy. 

DP3A tidak ingin persoalan keterlambatan administrasi terus berlarut. Karena itu, kelurahan yang belum mengajukan pencairan akan dipanggil untuk mengetahui penyebab belum diprosesnya bantuan operasional PKK.

Selain itu, DP3A juga menyiapkan kunjungan langsung ke sejumlah kelurahan untuk mendorong percepatan pengajuan.

Apabila terdapat persoalan dalam pelaporan, DP3A membuka kemungkinan berkoordinasi dengan Inspektorat. Pembahasan bersama diperlukan agar kendala yang muncul dapat ditemukan solusinya.

Edy berharap seluruh kelurahan segera menyelesaikan kewajiban administrasi sehingga dana operasional PKK dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Di sisi lain, Edy mengakui terdapat tantangan dalam proses pengajuan bantuan di tingkat masyarakat. Sebagian pengurus PKK RT merupakan warga lanjut usia yang terkadang lupa dengan jadwal pengajuan maupun belum memahami sepenuhnya prosedur administrasi.

Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian dari pihak kelurahan. Pengurus PKK membutuhkan pengingat dan pendampingan agar tidak melewati tenggat waktu yang telah ditentukan.

Pemerintah Kota Semarang telah mengalokasikan Dana Bantuan Operasional (BOP) bagi kelompok PKK RT dan RW. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 36 Tahun 2026.

Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap kelompok PKK RT memperoleh bantuan sebesar Rp3 juta per tahun. Sementara kelompok PKK RW mendapatkan Rp3,6 juta per tahun.

Melalui bantuan operasional ini, pemerintah berharap kegiatan PKK di tingkat lingkungan semakin aktif, terutama dalam mendukung pemberdayaan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DP3A kini mendorong seluruh kelurahan agar segera menyelesaikan pengajuan dan pelaporan sehingga penyerapan dana operasional PKK di Kota Semarang bisa lebih maksimal. 

Editor: Suryo Sukarno

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut