SEMARANG, iNewsPantura.id – Jelang akhir tahun, Kota Semarang terus menorehkan prestasi membanggakan di kancah nasional dengan meraih perhargaan bergengsi. Setelah meraih penghargaan Harmony Award dari Kementerian Agama, di hari yang sama Kota Semarang juga sukses meraih penghargaan di bidang kesehatan. Kali ini, ibu kota Provinsi Jawa tengah tersebut meraih Penghargaan Kota Sehat Kategori Wiwerda dalam Penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2025.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam, yang mewakili Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, menyaksikan secara langsung puncak penganugerahan tersebut melalui kanal YouTube resmi Kementerian Kesehatan RI pada Jumat (28/11).
Atas capaian ini, Agustina menyampaikan rasa syukurnya. Dirinya menyebut penghargaan ini menjadi cermin komitmen Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang dalam mewujudkan lingkungan hidup yang lebih sehat, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.
"Kami sangat bersyukur atas pencapaian Swasti Saba Wiwerda ini. Artinya, komitmen dan upaya kolektif yang kami lakukan selama ini terbukti membawa hasil dan diakui secara nasional. Kota Semarang terus bergerak bersama menciptakan kota yang lebih sehat, tertata, dan berkelanjutan," ucapnya.
Kementerian Kesehatan menganugerahkan Kabupaten/Kota Sehat dengan tujuan untuk mencapai kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat bagi penduduknya melalui penerapan berbagai program kesehatan terintegrasi yang disepakati bersama pemerintah daerah dan masyarakat.
Tahun 2025 ini, perjalanan Kota Sehat Kota Semarang cukup kompetitif. Sebelum menjadi salah satu dari 42 kabupaten/kota se-Indonesia yang menerima penghargaan Swasti Saba Wiwerda, Kota Semarang harus melewati beberapa tahapan.
Usai lolos seleksi administrasi, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng bersama Pj. Sekretaris Daerah beserta jajarannya mengikuti verifikasi dan validasi dokumen pada (19/8) lalu dengan menunjukkan konsistensi kebijakan, dukungan lintas sektor, serta capaian nyata yang telah dirasakan masyarakat melalui implementasi sembilan tatanan kota sehat yang telah berjalan di Kota Semarang.
Tahapan berikutnya, turut mendampingi tim verifikator nasional melaksanakan verifikasi lapangan (23–24/9) di lima belas lokus Kota Sehat yang menggambarkan keberagaman program dan implementasi di lapangan. Mulai dari tatanan kehidupan masyarakat sehat mandiri di Daycare Rumah Pelita dan Rumah Sigap; kesiapsiagaan bencana di Kelurahan Tangguh Bencana Gajahmungkur dan sistem peringatan dini (EWS) BKT Timur; tatanan pendidikan di SMPN 39 dan Universitas Negeri Semarang; hingga fasilitas pendukung seperti Taman Indonesia Kaya, Pamsimas Kedungmundu, Bank Sampah Resik Sejahtera, Rumah Gizi Mini Pakuwon, Terminal Gunungpati, Rumah Sakit Stemcell, Kampung Jawi, PT Mas Silueta Indonesia, dan Pasar Modern BSB.
Penghargaan ini menunjukkan bahwa Kota Semarang telah berhasil mengembangkan dan melaksanakan program Kota Sehat dengan memberikan perhatian pada elemen-elemen perkotaan yang harus dibangun atau menjadi pendukung kondisi kesehatan yang lebih baik dari warganya. Mulai dari permukiman, transportasi, tempat kerja, tempat wisata, serta partisipasi aktif dari masyarakat untuk hidup sehat.
Wali Kota juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam keberhasilan tersebut. "Capaian ini tentu buah dari kerja bersama seluruh unsur pemerintah dan masyarakat. Kota Sehat tidak mungkin terwujud tanpa kebersamaan dan komitmen kita semua," ungkapnya.
Raihan penghargaan Kota Sehat kategori Wierda ini diharapkan menjadi momentum bagi Kota Semarang untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan pembangunan berbasis kesehatan lingkungan.
Pemkot Semarang berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan program serta memperluas inovasi yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat sehingga semangat Kota Semarang sebagai kota yang sehat, resilient, dan inklusif dapat terus terjaga di tahun-tahun mendatang.
"Fokus ke depan tentu mempertahankan dan meningkatkan tatanan yang sudah ada. Dengan status Kota Sehat ini, lingkungan lebih bersih, nyaman dan aman, lalu ada peningkatan kesehatan masyarakat sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik," tutupnya.
-----------------
Lebih dari 2.000 Atlet Muda Ramaikan MilkLife Athletics Challenge Seri 2 di Kudus
Nur Choiruddin
Sabtu, 29/11/2025
KUDUS — Lebih dari dua ribu atlet muda dari ratusan sekolah memadati SuperSoccer Arena Kudus, Jawa Tengah. Mereka berkompetisi dalam ajang MilkLife Athletics Challenge Seri 2 Tahun 2025, sebuah program pembinaan berjenjang yang bertujuan mendorong regenerasi atlet atletik nasional sejak usia dini.
Gelaran yang berlangsung selama empat hari hingga Sabtu (29/11/2025) ini diselenggarakan oleh Bakti Olahraga Djarum Foundation bersama MilkLife dan PASI Kudus. Total 2.100 peserta dari 184 sekolah tingkat SD hingga SMA di Kudus dan sekitarnya ambil bagian dalam kompetisi ini.
Berbeda dari seri sebelumnya pada Juni lalu, edisi kali ini menghadirkan penambahan satu kategori usia dan tujuh nomor lomba baru. Secara keseluruhan terdapat empat divisi kategori usia — KU-10, KU-12, KU-15, dan KU-18 — dengan 22 nomor pertandingan, mulai dari lari sprint, estafet, tolak peluru, lempar lembing, hingga lompat jauh.
Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PASI Kudus, Noor Akhmad, menyampaikan bahwa kompetisi ini menjadi langkah strategis dalam menjaring atlet muda potensial yang diproyeksikan menuju Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) maupun tingkat nasional.
“Kami mendorong para atlet untuk bergabung di klub agar bisa menembus kompetisi yang lebih tinggi. Tim Kudus untuk Porprov nanti juga banyak diperkuat atlet jebolan MilkLife Athletics Challenge. Kami berterima kasih kepada Djarum Foundation dan MilkLife yang telah memunculkan bibit-bibit potensial,” ujarnya.
Persaingan ketat terlihat di lintasan. Salah satu penampilan mencolok datang dari Irgi Candra Pranata, siswa SMAN 2 Bae Kudus, yang sukses memborong dua piala juara. Ia juga mencatatkan waktu terbaik 50,57 detik di nomor lari 400 meter. Irgi mengaku ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan dirinya untuk mengejar target tampil di PON mewakili Jawa Tengah.
“Seru dan bangga bisa berlaga di MilkLife Athletics Challenge. Kejuaraan ini jadi ajang evaluasi diri sekaligus persiapan menuju Porprov. Target saya masuk PON dan memberi kontribusi untuk Jawa Tengah,” kata Irgi.
Prestasi gemilang juga diraih SMA N-U Al Ma’ruf, yang tampil sebagai juara umum kategori usia 18 tahun dengan torehan delapan medali emas.
Dalam kejuaraan ini, turut hadir perwakilan PASI Jawa Tengah yang mengapresiasi munculnya generasi baru atletik dari Kudus. Mereka menilai para atlet muda tersebut siap bersaing di level lebih tinggi pada masa mendatang.
---------------
-------------
Khidmat, Ribuan Warga Padati Pengajian Akbar UAS di Alun-alun Banjarnegara
Banjarnegara, iNewsPantura.id – Ribuan jamaah terlihat khidmat saat mengikuti pengajian akbar bersama Ustadz Abdul Somad (UAS) di Alun-alun Banjarnegara, Sabtu (29/11/2025) malam. Pada momen ini, UAS menyampaikan pentingnya kerukunan umat.
Di tengah tausiyah, suasana berubah semakin haru ketika UAS melantunkan sholawat thohirul qolbi. Seketika, ribuan jamaah menyalakan lampu flash ponsel mereka, memenuhi alun-alun dengan cahaya putih. Momen ini membuat suasana semakin syahdu, disertai lantunan sholawat yang menggema serempak dari seluruh penjuru alun-alun.
Dalam tausiyah ustadz yang memiliki nama lengkap Abdul Somad Batubara ini mengusung tema merajut ukhuwah. Ia menekankan betapa pentingnya menjaga persaudaraan dan kerukunan, terutama di tengah kehidupan sosial yang semakin dinamis.
Bahkan dalam kesempatan ini, UAS sempat menyampaikan apresiasi terhadap kerukunan yang sudah terjalin di Banjarnegara. Termasuk berkumpulnya semua organisasi untuk menggelar pengajian akbar tersebut.
“Merajut ukhuwah di Banjarnegara ini luar biasa, semua bisa duduk bersama seperti malam ini. Baik NU, Muhammadiyah maupun SI semua bisa menyelenggarakan pengajian tempatnya ada di mana-mana. Dalam hati saya bertanya, resepnya apa?,” canda UAS saat mengisi tausiyah di Alun-alun Banjarnegara, Sabtu (29/11/2025) malam.
Tidak hanya soal kerukunan, UAS juga menyampaikan ketaatan untuk menjalankan perintahNya dan menjauhi larangannya. Dalam hal ini ia menegaskan pentingnya menjaga hukum Allah. Jika hal tersebut dilakukan, maka Allah akan menjaga umatnya.
“Kalau kita menjaga hukum Allah, maka Allah juga akan menjaga kita. Andaipun terjadi musibah, sesungguhnya Allah ingin mengangkat derajatnya, diselamatkan dari azab kubur dan dimasukkan ke dalam surga,” ujarnya.
Pengajian akbar ini berlangsung tertib dan penuh kekhusyukan hingga akhir acara. Bagi banyak warga, kehadiran UAS dan momen-momen khidmat sepanjang malam menjadi pengalaman religius yang memperdalam rasa kebersamaan serta menambah ketenangan batin.
Sementara itu, Wakil Bupati Banjarnegara Wakhid Jumali menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran UAS di Banjarnegara. Dengan adanya pengajian akbar ini, diharapkan iman dan ketaqwaan akan terus kuat dan bertambah.
“Pertama saya mewakili Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran UAS di sini dengan adanya pengajian, insya allah iman dan ketaqwaan akan kuat dan bisa bertambah,” tuturnya.
--------------
Gelar Workshop di Blora Kelulusan Mutu Kelulusan Santri, Ketua Badko LPQ Provinsi Tekankan Pentingnya Standar Kompetensi Santri
BLORA, Pantura .iNews.id— Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Alqur'an (Badko LPQ) Provinsi Jawa Tengah, menggelar Workshop Peningkatan Mutu Kelulusan Santri se-Eks Karesidenan Pati di Aula Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Kabupaten Blora, Minggu (30/11/ 2025).
Sebuah agenda strategis untuk menyamakan standar kualitas lulusan TPQ, Madin, serta lembaga pendidikan keagamaan di Jawa Tengah.
Dalam sambutannya, Nur Fauzan Ahmad sebagai Ketua Badko LPQ Provinsi Jawa Tengah menegaskan, bahwa pembenahan mutu santri adalah kebutuhan mendesak mengingat masih terjadinya ketimpangan kualitas bacaan, hafalan, hingga praktik ibadah antar-lembaga.
Menurutnya, tanpa standar kelulusan yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan keagamaan dapat menurun.
Nur Fauzan, menyoroti fakta di lapangan, masih ada santri yang dinyatakan lulus namun bacaan Al-Qur’annya belum sesuai kaidah, hafalan belum memadai, hingga praktik ibadah yang belum sempurna.
“Jika ketimpangan kualitas ini dibiarkan, tentu akan menurunkan kepercayaan masyarakat. Karena itu kita membutuhkan quality control yang jelas. Santri di kota maupun di desa harus memiliki standar minimal kompetensi yang sama,” tegas Nur Fauzan.
Ia menambahkan bahwa penyamaan standar bukan sekadar formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab moral lembaga kepada masyarakat dan orang tua.
Dorongan Penguatan Standar Sertifikasi Santri
Dalam forum tersebut, dibahas penyusunan kriteria kelulusan yang lebih terukur dan penerapan kurikulum yang lebih terpadu. Nur Fauzan menekankan bahwa sertifikat kelulusan santri harus menjadi bukti kemampuan, bukan sekadar simbol.
“Setiap sertifikat harus menjadi jaminan bahwa santri tersebut benar-benar telah memenuhi standar kompetensi. Ini soal tanggung jawab kita kepada umat,” ujarnya.
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Blora Mustofa, saat membuka acara workshop tersebut, memaparkan perjuangannya sejak awal menjabat sebagai anggota DPRD terkait upaya memberikan insentif bagi guru TPQ dan Madin melalui APBD Blora.
Menurutnya, upaya tersebut sempat berkali-kali ditolak karena dinilai tidak sesuai regulasi. Namun melalui diskusi panjang dan pembahasan regulasi, kebijakan akhirnya dapat diterapkan dan kini terus ditingkatkan.
“Ini perjuangan panjang. Dulu selalu ditolak. Tetapi karena kita yakin pentingnya, akhirnya regulasi bisa ditembus. Hingga hari ini insentif ini terus kita pertahankan,” jelasnya.
Termasuk untuk tahun anggaran berjalan, Mustofa menegaskan DPRD akan berupaya mempertahankan alokasi dana keagamaan agar tidak terkena pemotongan, meskipun terjadi efisiensi besar akibat penurunan transfer daerah.
Komitmen DPRD untuk Keagamaan: “Jangan Sampai Dipotong”
Saat membahas pemotongan transfer daerah yang mencapai Rp 375 miliar, Mustofa dengan tegas meminta agar pos keagamaan, terutama insentif guru TPQ dan Madin, dipertahankan.
“Harapan kami, untuk guru TPQ dan Madin jangan sampai dipotong. Insya Allah DPRD akan memperjuangkan itu,” ujarnya.
Selain itu, ia menegaskan bahwa setiap kegiatan keagamaan di Blora selalu difasilitasi secara inklusif, di rumah Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, baik NU, Muhammadiyah, hingga ormas islam lainnya.
Mustofa juga menyampaikan penghormatan kepada narasumber di acara tersebut, Fatah Syukur, yang disebutnya pernah menjadi dosen saat ia berkuliah di UIN Semarang.
“Sudah 20 tahun tidak bertemu. Banyak nilai kampus yang saya terapkan dalam dunia politik. Beliau adalah guru saya,” ucapnya.
Siti Qomariah selaku Ketua Badkom LPQ Kabupaten Blora, menyambut baik kegiatan ini. Ia mengucapkan terimakasih atas kedatangan para peserta.
"Suatu kehormatan bagi kami sebagai Tuan rumah. Harapannya kedepan dapat meningkatkan mutu pendidikan bagi kelulusan TPQ di masing- masing wilayah," ujarnya.
Workshop yang digelar ini diharapkan menjadi tonggak awal penyeragaman standar mutu lulusan santri di wilayah eks Karesidenan Pati, sekaligus memperkuat kualitas pendidikan keagamaan di Jawa Tengah.
Acara diikuti oleh Badkom LPQ di 5 Kabupaten se- eks Karesidenan Pati, yaitu Blora, Kudus, Pati, Grobogan, dan Rembang. Masing- masing Kabupaten mengirimkan 10 peserta.
---------------
Semua Berhak Sehat dan Bahagia
Nur Choiruddin
Minggu, 30/11/2025
KUDUS, pantura.inews.id – Pesan utama yang ditekankan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris saat membuka Festival Hari Disabilitas Internasional 2025 di depan Air Mancur Pendapa Kabupaten Kudus, Minggu (30/11/2025), sederhana namun mendalam: “Difa berhak sehat dan bahagia.”
Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa pemerintah daerah terus memperkuat regulasi inklusif sebagai payung pelayanan sekaligus memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi. Ia telah menginstruksikan seluruh pemerintah desa untuk melakukan pendataan akurat agar intervensi program bisa lebih tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan setiap penyandang disabilitas mendapatkan hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih cita-citanya. Dukungan ini akan terus kami kuatkan melalui regulasi dan layanan yang lebih inklusif,” ujar Sam’ani.
Dukungan itu mendapat apresiasi dari Psikolog Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Naily Fitriani. Menurutnya, penyandang disabilitas bukanlah objek, tapi subjek perubahan yang memiliki potensi besar.
“Disabilitas adalah agent of change. Kegiatan ini memberi suntikan semangat baru bagi para difa. Dukungan keluarga dan pemerintah sangat penting agar kemampuan mereka semakin tereksplorasi dan stigma negatif perlahan hilang,” jelas Naily.
Ketua Panitia Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK), Anjas Pramono, juga menyampaikan terima kasih atas komitmen pemerintah daerah. Baginya, kehadiran Pemkab Kudus menjadi penguat dalam mewujudkan Kudus yang semakin ramah dan inklusif.
“Terima kasih kepada Pemkab Kudus atas perhatian yang luar biasa terhadap penyandang disabilitas. Kami siap menjadi mitra pemerintah dalam penyusunan kebijakan. Masih banyak difabel yang belum mendapat akses layak terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan,” ungkap Anjas.
Pemkab Kudus menegaskan komitmennya untuk terus menjaga sinergi dengan komunitas disabilitas, lembaga sosial, dan para pemangku kepentingan lainnya. Harapannya, penyandang disabilitas di Kudus memiliki ruang yang setara untuk berkarya, tumbuh, dan berdaya.
--------------
Dituduh Gunakan Dokumen Palsu Untuk Gelar Munas,Ketua DPP APSI 2019-20224 Dilaporkan Ke Polda Jateng
Donny Marendra
Semarang-iNewsPantura.id-Merasa organisasinya dibajak,Pengurus DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) melaporkan Dr.Sutrisno ke Polda Jetang Sabtu (30/11/2025),karena menggelar Munas APSI tidak sah dan menggunakan dokumen palsu,sehingga merugikan DPP APSI hasil Munaslub DPP APSI Surabaya.
Dr Sutrisno dinilai merugikan DPP APSI karena menggelar Munas APSI pada tanggal 28 November 2025 di sebuah hotel di Semarang dan mengklaim dirinya sebagai ketua,padahal sebelumnya telah digelar Munaslub DPP APSI di Surabaya yang menetapkan Andi Syafrani sebagai Ketua Umum APSI yang baru.
Untuk diketahui,sebelumnya Dr Sutrisno merupakan Ketua DPP APSI periode 2019–2024..
Sekretaris Jenderal DPP APSI, Sulaisi Abdurrazaq, menegaskan bahwa Munaslub APSI sudah diselenggarakan secara sah dan telah menetapkan Andi Syafrani sebagai ketua umum. Bahkan, APSI juga telah diresmikan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
“Surat keputusan dari Kemenkumham melalui Administrasi Hukum Umum sudah keluar. Selain itu, salah satu pendiri APSI sekaligus pencipta logo juga telah menyerahkan hak ciptanya kepada APSI yang diketuai Andi Syafrani dan berkantor di Jakarta,” ujar Sulaisi usai melapor ke Mapolda Jateng Sabtu (29/11/2025) .
Diduga Sutrisno masih berupaya mempertahankan posisinya dengan cara memalsukan dokumen keorganisasian dan menggunakan logo APSI saat menggelar munas.
Sulaisi mengungkapkan bahwa penggunaan dokumen palsu itu diduga menimbulkan kerugian nyata bagi organisasi. Banyak advokat di berbagai daerah yang masa berlaku kartu keanggotaannya habis pada 2025 tetap melakukan transfer perpanjangan ke rekening Sutrisno karena mengira ia masih menjabat ketua umum.
“Banyak advokat di Jogja, Aceh, Gorontalo, sebagian Jawa Timur, dan daerah lain mengirim uang untuk perpanjangan kartu. Itu yang menimbulkan kerugian bagi kami,” ujarnya.
Sulaisi menegaskan bahwa hak atas logo organisasi berada sepenuhnya pada DPP APSI yang dipimpin Andi Syafrani. Namun ia menyayangkan bahwa Sutrisno dalam sejumlah kegiatannya tetap menggunakan logo yang sama persis dengan APSI resmi.
“Itu jelas memberikan keuntungan bagi mereka, termasuk dari pendapatan perpanjangan kartu advokat. Bagi kami itu pembajakan organisasi, ancaman pidananya bisa 10 tahun penjara,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa masa jabatan Sutrisno sebenarnya sudah berakhir pada 2024 berdasarkan AD/ART. Bahkan, SK yang ia buat sendiri pun mencantumkan masa jabatan 2019–2024 dan ditandatangani secara sepihak tanpa sekretaris. AHU yang pernah digunakan Sutrisno pun dinyatakan tidak berlaku sejak 17 September 2025.
Karena DPP di bawah Sutrisno tidak menggelar Munas, para pengurus DPW dan DPD dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Surabaya dan memutuskan untuk mengadakan Munaslub, sebagaimana hak mereka ketika DPP tidak menjalankan kewenangan.
“Maka digelarlah Munaslub, terpilihlah Andi Syafrani, kemudian diajukan ke Kemenkumham dan disahkan melalui keputusan AHU,” kata Sulaisi.
Sebelum melangkah ke jalur hukum, pihaknya mengaku sudah memberikan imbauan agar Sutrisno dan kelompoknya tidak lagi menggunakan logo APSI untuk kegiatan mereka.
“Imbauannya supaya dilakukan rekonsiliasi dan jangan menggunakan logo APSI yang sudah memiliki hak cipta,” ujarnya.
Sementara itu, kuasa hukum APSI pimpinan Andi, Achmad Nur Qodin, menegaskan bahwa Munas yang digelar Sutrisno tidak sah.
“Munas versi Sutrisno tidak sah dan ada pelanggran hukum,karena itu kami bersama klien melaporkan kejadian ini ke Polda Jateng,” katanya.
Laporan ke Polda Jawa Tengah ini terkait atas dugaan pemalsuan dokumen dan terdaftar dengan nomor LP/B/259/XI/2025/SPKT/POLDA JAWA TENGAH.
-------------
Pemkot Semarang Alokasikan Rp700 Miliar di APBD 2026 untuk Perkuat Ketahanan Pangan dan Lingkungan Hidup
SEMARANG, iNewsPantura.id - Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang mengalokasikan anggaran sekitar Rp700 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026. Alokasi ini merupakan bentuk komitmen strategis untuk menitikberatkan pembangunan pada dua sektor utama: ketahanan pangan dan lingkungan hidup, yang dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan mendasar masyarakat dan tantangan kota masa depan.
Kebijakan anggaran ini dirumuskan di tengah tantangan fiskal, menyusul pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat. Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng menegaskan bahwa program prioritas daerah akan tetap dijalankan melalui strategi fiskal yang adaptif. "Pada prinsipnya kami mengikuti setiap kebijakan ataupun dinamika fiskal nasional. Meskipun mengalami penurunan (TKD), Pemkot Semarang tetap menyesuaikan (ruang fiskal daerah) dan memastikan bahwa pelayanan publik terus berjalan," tutur Agustina belum lama ini.
Fokus Anggaran dan Strategi di Tengah Tantangan Fiskal
Aspek Kebijakan Rincian
Alokasi Pokok Rp ~700 miliar untuk sektor ketahanan pangan dan lingkungan hidup.
Rincian Lingkungan Rp ~500 miliar untuk pengendalian banjir, drainase, persampahan, dan kualitas lingkungan pemukiman.
Konteks APBD 2026 diproyeksikan turun dari Rp 2.078 triliun (2025) menjadi Rp 1.635 triliun (2026).
Strategi fiskal efisiensi belanja, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan penataan aset daerah.
Selaras dengan Visi Nasional dan Jangka Menengah Kota
Langkah strategis kota Semarang ini selaras dengan visi pemerintah pusat. Ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang disusun berdasarkan visi dan misi Presiden Indonesia 2024-2029 . Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa ketahanan pangan adalah faktor kunci dalam mendukung pencapaian target pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan ekstrem .
Di tingkat daerah, alokasi anggaran ini secara khusus dirancang selaras dengan peta jalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang untuk 2025-2030. Dalam dokumen perencanaan tersebut, tahun 2026 secara tegas difokuskan untuk pembangunan di bidang pangan dan lingkungan.
Adapun tahapan prioritas pembangunan Kota Semarang hingga 2030 adalah:
• 2025: Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
• 2026: Pangan dan Lingkungan
• 2027: Pengembangan Perekonomian dan Pariwisata
• 2028: Infrastruktur Strategis
• 2029: Daya Saing Kota
• 2030: Semarang sebagai Pusat Ekonomi yang Maju dan Berkelanjutan
Pengawasan dan Komitmen Berkelanjutan
Untuk memastikan anggaran disusun tepat sasaran, DPRD Kota Semarang akan melaksanakan fungsi pengawasannya. Ketua DPRD Kota Semarang, Kadarlusman, menegaskan komitmen dewan. "Bervariasi tanggapannya, itu kewajiban DPRD itu harus memberikan tanggapan sesuai dengan perintah partainya untuk melakukan fungsi kontrol," ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemkot Semarang tidak hanya menunjukkan komitmennya untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial, tetapi juga ketahanan dalam menghadapi realitas tantangan fiskal yang dihadapi banyak daerah di Indonesia.
----------------
Bidik 18 Kursi DPRD Jateng, PKS Rumuskan Strategi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran dalam Rakerwil
SEMARANG, iNewsPantura.id – Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah memancangkan target ambisius untuk menembus posisi tiga besar kekuatan politik di provinsi ini dengan perolehan 18 kursi legislatif dalam lima tahun mendatang.
Komitmen strategis tersebut ditegaskan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang digelar di Kota Semarang, Minggu (30/11/2025). Agenda konsolidasi ini diawali dengan kegiatan fun run dan fun walk yang diikuti oleh 1.000 kader PKS se-Jawa Tengah.
Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Hadi Santoso, dalam sambutannya menekankan bahwa Rakerwil kali ini dirancang bukan sekadar rutinitas organisasi tahunan.
Forum ini menjadi momentum krusial untuk melakukan perubahan fundamental, baik dari sisi pola pikir maupun cara kerja kader di lapangan.
Menurutnya, visi besar mengejar 18 kursi DPRD Jawa Tengah didasarkan pada empat landasan kuat, yakni program amanah Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas), visi kesepakatan Musyawarah Wilayah (Muswil), data aktual survei elektabilitas, serta hasil analisis sensus anggota pelopor.
“Rakerwil ini bukan acara formalitas saja, bukan sekadar rapat koordinasi, tapi keluarnya bersama nanti punya agenda kerja yang akan kita laksanakan lima tahun ke depan. Pada saat rapat koordinasi ini, kita ingin melakukan perubahan fundamental yakni mindset dan cara kerja,”kata Hadi Santoso di hadapan para peserta.
Tak hanya fokus pada strategi pemenangan elektoral, sorotan utama dalam Rakerwil ini justru tertuju pada isu kerakyatan, khususnya problem kemiskinan dan ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan serius di Jawa Tengah. Hadi memaparkan data per Maret 2025 yang menunjukkan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah berada di angka 9,48 persen atau setara dengan 3,37 juta jiwa.
Meskipun angka ini turun dari 9,58 persen pada September 2024, PKS menilai penurunan tersebut belum cukup signifikan untuk mengejar target pembangunan daerah.
“Angka 9,48 persen kemiskinan turun dari 9,58 persen, turun sekitar 30 ribu jiwa. Padahal target Jawa Tengah turun ke angka 7 persen, jadi masih ada pekerjaan rumah sebesar 2 persen lagi yang harus kita selesaikan bersama,” tandas Hadi.
Sementara di sektor ketenagakerjaan, data per Agustus 2025 mencatat jumlah pengangguran di Jawa Tengah sebanyak 1,04 juta orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,66 persen. Angka ini membaik jika dibandingkan periode Agustus 2024 yang berada di level 4,78 persen.
Merespons dinamika sosial tersebut, PKS berkomitmen menjalankan delapan program unggulan DPP sebagai solusi konkret, yang meliputi Rumah Keluarga Indonesia (RKI), Gerakan Ekonomi Mandiri (GEMA), Sekolah Kader Patriot Indonesia (SAKTI), JOIN PKS, Akademi Pemimpin Indonesia (API), Transformasi Digital PKS (TOTAL-PKS), Advokasi Kebijakan untuk Rakyat (AKAR), dan Jaring Wakil Rakyat (JAWARA).
Kepedulian partai terhadap kondisi masyarakat juga dibuktikan melalui aksi nyata dalam respon kebencanaan. Hadi menyebutkan bahwa struktur partai telah turun tangan membantu penanganan bencana alam yang melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti di Banjarnegara dan Cilacap.
“Langkah ini menegaskan posisi PKS yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian elektoral, tetapi juga hadir sebagai pelayan rakyat yang responsif terhadap kondisi sosial dan kebencanaan di daerah,”pungkasnya.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
