27 Kasus TPPO dalam Sepekan, 29 Tersangka Diproses dan 56 Korban Diselamatkan

wisnu wardhana
Polda Jateng membongkar kasus TPPO dan 56 Korban berhasil diselamatkan. dokumen

SEMARANG, iNewsPantura.id – Polda Jawa Tengah bersama jajaran mengungkap 27 laporan polisi terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) selama kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) pada 13–19 November 2026.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 29 orang sebagai tersangka dan menyelamatkan 56 korban. Total kerugian materiil akibat praktik perdagangan orang itu mencapai Rp893,6 juta.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) Polda Jateng, Kombes Pol Nunuk Setiyowati, dalam konferensi pers di Gedung Borobudur Mapolda Jateng, Jumat (20/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Yuliyanto serta perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, BP3MI, dan Kantor Imigrasi.

Nunuk menjelaskan, praktik perdagangan orang yang diungkap memiliki beragam modus. Di antaranya menjanjikan pekerjaan ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar hingga eksploitasi tenaga kerja dan seksual di dalam negeri.

Untuk penempatan pekerja ke luar negeri, pelaku menawarkan pekerjaan di sejumlah negara, seperti Selandia Baru, Jepang, Australia, dan Singapura. Calon pekerja kemudian diminta membayar biaya pengurusan visa, tiket, dan keberangkatan dengan nominal bervariasi, mulai Rp20 juta hingga Rp143 juta.

Salah satu kasus yang ditangani Ditres PPA dan PPO Polda Jateng melibatkan dua tersangka asal Pemalang berinisial SM dan RI. Keduanya diduga menawarkan pekerjaan di Selandia Baru dengan menggunakan visa yang tidak sesuai peruntukannya.

Dalam perkara tersebut, terdapat sembilan orang yang diduga menjadi korban. Para korban telah menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka, tetapi hingga kini belum diberangkatkan ke negara tujuan. Polisi telah menetapkan SM dan RI sebagai tersangka serta melakukan penahanan. Penyidikan masih terus dikembangkan.

Polisi juga menemukan modus pemberangkatan calon pekerja migran menggunakan visa wisata atau transit melalui Batam sebelum diberangkatkan dengan kapal laut menuju Malaysia.

Modus lainnya meliputi pembujukan calon pekerja migran yang sedang mengikuti pelatihan di lembaga resmi, pencatutan nama lembaga pelatihan kerja tanpa izin, serta penempatan pekerja migran secara perorangan tanpa memenuhi ketentuan. Termasuk di antaranya perekrutan untuk bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) kapal ikan Denmark.

Sementara itu, praktik TPPO di dalam negeri ditemukan dalam berbagai bentuk eksploitasi. Mulai dari prostitusi daring melalui aplikasi MiChat, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perekrutan pekerja di tempat hiburan dan usaha lainnya dengan pengaturan tarif serta pemotongan honor untuk memperoleh keuntungan.

Polisi juga mengungkap kasus seorang suami yang diduga mengeksploitasi istrinya dengan menawarkan jasa melalui aplikasi MiChat. Selain itu, terdapat kasus penjualan bayi oleh ibu kandungnya melalui perantara dengan imbalan Rp6 juta.

Menurut Nunuk, penanganan TPPO tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga mencakup upaya pencegahan agar masyarakat tidak menjadi korban.

Selama periode tersebut, Polda Jateng dan jajaran melaksanakan 10 kegiatan sosialisasi yang diikuti 275 peserta. Edukasi dilakukan antara lain di lingkungan lembaga pelatihan kerja dan sekolah. Petugas juga menggelar dua kegiatan pengecekan di bandara dan pelabuhan.

Upaya pencegahan diperkuat melalui program Rise and Speak yang mendorong masyarakat memiliki keberanian dan kepedulian untuk melaporkan tindak pidana. Program tersebut dilaksanakan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah melalui edukasi di sekolah dan lingkungan masyarakat.

"Program Rise and Speak ini kami lakukan untuk menumbuhkan keberanian dan kesadaran masyarakat, sehingga apabila melihat, mendengar, mengetahui, atau mengalami suatu peristiwa tindak pidana, tidak ragu untuk melaporkannya kepada pihak berwenang," jelas Nunuk.

Dalam kegiatan pengecekan di Pelabuhan Tanjung Emas pada 14 November dan Bandara Internasional Jenderal Ahmad Yani pada 15 November 2026, petugas berkoordinasi dengan pihak bandara, imigrasi, dan kepolisian setempat.

Dari pengecekan di Pelabuhan Tanjung Emas, petugas memperoleh informasi mengenai penjemputan calon korban yang akan diberangkatkan menuju Kalimantan sebelum direncanakan melanjutkan perjalanan ke Malaysia.

Dalam upaya pencegahan TPPO, Polda Jateng juga menggandeng BP3MI, Kantor Imigrasi, dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan edukasi sekaligus memperkuat perlindungan terhadap korban.

Perwakilan BP3MI Jawa Tengah, Resvi Harum Ardika, mengingatkan masyarakat agar memastikan seluruh persyaratan penempatan pekerja migran terpenuhi sebelum bekerja ke luar negeri. Persyaratan tersebut meliputi paspor, visa kerja, kontrak kerja, hingga pemeriksaan kesehatan.

"Permasalahan yang masih banyak kami temukan adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri hanya menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja. Karena itu, kami mengajak masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri agar mengikuti prosedur resmi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan. Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan Jobs Info BP3MI untuk mendapatkan informasi mengenai penempatan pekerja migran secara prosedural," jelasnya.

Senada, perwakilan Kantor Imigrasi, Putu Agus Eka Putra, mengimbau masyarakat agar mengurus paspor dan seluruh proses keberangkatan ke luar negeri sesuai prosedur serta ketentuan perundang-undangan. Penggunaan dokumen perjalanan yang tidak sesuai peruntukannya berpotensi menimbulkan risiko dan konsekuensi hukum.

Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Ratna Mulya Sari, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi korban TPPO.

Pendampingan tidak hanya dilakukan pada tahap awal penanganan, tetapi juga diarahkan pada pemulihan korban secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keberfungsian sosial.

"Fokus kami bukan hanya pada penanganan awal, tetapi juga memastikan korban mendapatkan pendampingan dan pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun keberfungsian sosial," ujarnya.

Nunuk menegaskan, keberhasilan pemberantasan perdagangan orang tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang ditangkap dan diproses hukum. Lebih penting lagi, upaya tersebut harus mampu mencegah munculnya korban baru, memutus jaringan perdagangan orang, serta memastikan para korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan.

"Keberhasilan sesungguhnya dari pemberantasan perdagangan orang bukan hanya seberapa banyak pelaku yang bisa ditangkap dan diproses hukum, tetapi bagaimana kita mampu mencegah masyarakat menjadi korban, memutus jaringan perdagangan orang, menyelamatkan mereka yang dieksploitasi, serta memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan," tegasnya.

Ia mengingatkan agar keterbatasan ekonomi, minimnya pengetahuan, dan harapan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan pekerjaan, agar lebih memahami prosedur yang benar dan tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan dengan iming-iming penghasilan besar. Jangan sampai harapan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik justru dimanfaatkan menjadi pintu masuk praktik perdagangan orang," pungkas Nunuk.

Editor : Eddie Prayitno

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network