SEMARANG, iNews.id – Kabupaten Pemalang dan Brebes bersama tiga daerah lainnya di Jawa Tengah menjadi prioritas penanganan kemiskinan ekstrem. Total ada 581.968 jiwa di lima daerah itu yang akan menjadi sasaran.
Selain Brebes dan Pemalang, tiga daerah juga masuk dalam prioritas penanganan kemiskinan ekstrem yakni, Banyumas, Kebumen dan Banjarnegara.
“Untuk program khusus di sisa tahun tahun 2021 ini, kita akan menggunakan program yang ada yaitu Program Sembako dan BLT-Desa untuk memberikan tambahan bantuan bagi kelompok miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas ini,” kata Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat memimpin Rakor Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dengan Gubernur dan 5 Bupati Kabupaten Prioritas di Jawa Tengah, Kamis (7/10/2021).
Kabupaten Brebes dengan tingkat kemiskinan ekstrem 10,34 persen dan jumlah penduduk miskin ekstrem 197.520 jiwa, Kabupaten Pemalang dengan tingkat kemiskinan ekstrem 9,52 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 124.270 jiwa, Kabupaten Banyumas dengan tingkat kemiskinan ekstrem 6,83 persen dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 116.330 jiwa.
Kemudian, Kabupaten Kebumen dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,68 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 92.190 jiwa dan Kabupaten Banjarnegara dengan tingkat kemiskinan ekstrem 7,23 persen jumlah penduduk miskin ekstrem 67.010 jiwa.
Upaya penanganan kemiskinan ekstrem di sejumlah wilayah prioritas terus digenjot. Dalam upaya percepatan, pemerintah menggelontorkan anggaran tambahan bantuan sosial (bansos) tunai di 35 kabupaten di 7 provinsi prioritas, termasuk lima kabupaten di Jateng.
Wapres Ma'ruf Amin mengatakan, skema pemberian uang tunai tambahan ini akan dilakukan untuk 3 bulan terakhir di tahun 2021. Dia pun meminta pemerintah daerah untuk melakukan analisis kebutuhan program percepatan penanggulangan ekstrem yang diperlukan.
Dia juga berpesan agar analisis tersebut dapat diselaraskan dengan program dari pemerintah pusat. Sehingga seluruhnya dapat terkonvergensi dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal untuk masyarakat.
“Saya minta saudara-saudara sekalian mempelajari berbagai macam program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan kemudian mengupayakannya agar berbagai program tersebut dapat dipastikan diterima oleh rumah tangga miskin ekstrem di 5 kabupaten prioritas,” ujarnya.
Wapres mengatakan bahwa data kelompok penerima manfaat bansos tunai saat ini mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dan juga daftar nama yang digunakan oleh Kementerian Desa. Namun ke depan, dia menegaskan agar data tersebut terus diperbaiki menjadi lebih mutakhir dan akurat.
“Saya minta agar perbaikan data terus dilakukan, sehingga untuk pelaksanaan program-program pada tahun 2022 sampai tahun 2024, kita dapat menggunakan data rumah tangga miskin ekstrem yang lebih mutakhir dan akurat,” ujarnya.
Editor : Kastolani
Artikel Terkait
