JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengungkap adanya kerugian besar yang harus ditanggung oleh perusahaan pengelola tambang timah.
Hal tersebut diperparah dengan maraknya tambang ilegal yang berada di kawasan penghasil timah seperti Provinsi Bangka Belitung.
"Pemerintah berusaha keras menegakkan pengusahaan timah ini melalui cegah bocornya bisnis timah ilegal," kata Ridwan dalam webinar, Jumat (22/7/2022).
Ridwan membeberkan, karena isu ilegal ini merugikan negara secara penerimaan negara, bisnis ini merugikan badan usaha resmi.
"Mengutip pernyataan PT Timah, setiap tahun rugi Rp2,5 triliun akibat kegiatan ilegal," ucapnya.
Dia mengatakan, dampak dari tambang ilegal disinyalir membuat sekitar 123 ribu hektare lahan tambang menjadi kritis.
Menurutnya, jika kondisi tersebur tidak segera ditangani, hal ini bakal menjadi lebih parah ke depannya.
"Ini ada biaya yang harus dikeluarkan, dan inilah yang harus menjadi titik berat perhatian kita. Di maping itu saya mengamini bahwa timah belum tergantikan keberadaannya dengan mineral atau logam manapun," pungkasnya.
Editor: Hadi Widodo
Related News
Woro-Woro! Daya Listrik 450 VA Tidak Dihapus
Produksi Batu Bara Tembus 436,82 Juta Ton, Indonesia Kantongi Rp130 Triliun
Viral Gara-gara Jual BBM Murah, Siapa Pemilik SPBU Vivo?
Kementerian ESDM Bantah Intervensi Kenaikan Harga BBM Vivo, Ini Penjelasannya
Theufufa Minuman Tradisional Khas Bangka yang Kaya Manfaat
Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik, 1.000 Motor Bensin Dikonversi ke Motor Listrik
Latest News
Brebes Jadi Kabupaten Pertama Miliki Gedung Permanen Sekolah Rakyat, Progres 95 Persen
Batik Gumelem dan Ecoprint Jadi Modal Banjarnegara Tembus Pasar Fesyen Dunia
Bukan Sekadar Cari Untung, BEI Dorong Jutaan Investor Lebih Paham Risiko Investasi
Sampah 3,7 Juta Ton Menumpuk di Semarang, Ada Rencana Disulap Jadi Energi dan BBM
Mulai 1 Desember, KAI Daop 5 Purwokerto Terapkan GAPEKA 2026, Perjalanan KA Alami Penyesuaian