Masalah Pembayaran THR, Kemnaker Terima 938 Aduan Pekerja

Baca Juga

Penting! THR Pekerja Perusahaan Wajib Dibayarkan Full H-7 Lebaran

Dari sisi sebaran, di Provinsi Aceh terdapat tiga aduan; Provinsi Sumatera Utara (16); Sumatera Barat (16); Riau (16); Jambi (8); Sumatera Selatan (17); Bengkulu (0); Lampung (3); Kepulauan Bangka Belitung (4); Kepulauan Riau (12); DKI Jakarta (312); Jawa Barat (217); Jawa Tengah (106); DIY (25); Jawa Timur (52); dan Banten (76). 

Selain itu, di Provinsi Bali terdapat 4 aduan; NTB (2); NTT (1); Kalimantan Barat (4); Kalimantan Tengah (4); Kalimantan Selatan (9); Kalimantan Timur (8); Kalimantan Utara (1); Sulawesi Utara (1); Sulawesi Tengah (4); Sulawesi Selatan (9); Sulawesi Tenggara (3); Gorontalo (1); Sulawesi Barat (0); Maluku (1); Maluku Utara (1); Papua (2); Papua Barat (0). 

"Atas aduan-aduan tersebut, Kami akan menindaklanjutinya baik melalui Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker maupun Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota," pungkasnya.

Baca Juga

Cuti Bersama Idul Fitri Maju, Pengusaha Diminta Bayar THR Lebih Awal

Sebagai informasi, Kemnaker membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan sejak dibuka pada 28 Maret 2023. Tujuannya, untuk mengawasi kewajiban perusahaan dalam membayarkan THR kepada para pekerja.

Editor : Hadi Widodo