Gelar FGD, KPU Blora Dapat Banyak Masukan 

BLORA, iNewsPantura.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Blora, Gelar Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Tahapan Pemilihan Tahun 2025, bersama sejumlah Stakeholder.

Kegiatan itu digelar di aula Hotel Azana Garden Hill Resort Blora, Rabu 19 Februari 2025.

Dalam FGD tersebut, ada sejumlah rekomendasi yang diberikan kepada KPU, terkait pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

"Karena ini adalah evaluasi, maka yang kita sampaikan adalah yang jelek - jelek ya. Artinya kekurangan dalam tahapan tahapan dari Pemilihan 2024", ungkap Dr. Ulva Fatiya Rosyda, salah satu Narasumber dari akademisi.

Ulva menyoroti tentang partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 kemarin, yang menurun dibandingkan tahun lalu, dari 80% turun 72%.

Menurutnya salah kendala yang dihadapi adalah tren tsunami informasi dari platform media sosial. 

"Karena eranya digital, para calon memanfaatkan media sosial. Sehingga saling berlomba - lomba di media sosial. Dampaknya masyarakat malah bingung", katanya.

Ulva menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada KPU, harapannya pada pelaksanaan tahapan pemilihan lima tahun kedepan bisa lebih baik.

Beberapa rekomendasinya adalah kurangnya sosialisasi ke kampus kampus, syarat calon adalah warga Blora asli jangan warga dari luar Blora, karena membuat warga bingung dan lebih memilih calon asli Blora.

Sikap politik masyarakat, misalnya pas hari H, warga yang diluar kota baik yang bekerja maupun mahasiswa cenderung tidak pada pulang, menggunakan hak pilihnya.

Kelelahan parpol sendiri juga mempengaruhi hasil, artinya karena sebelum pilkada serentak, ada pemilu legislatif dan DPD di tahun yang sama.

Sementara narasumber kedua Sugie Rusyono, mantan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari unsur media, menyoroti tentang pemasangan alat peraga kampanye dan peraturan KPU yang terkesan mendadak.

"Banyak peraturan KPU munculnya mendadak. Misalnya, saat perekrutan dijelaskan ASN tidak diperbolehkan menjadi badan adhoc KPU ditingkat Kecamatan. Tiba tiba pas diakhir pelaksanaan turun per KPU memperbolehkan", ungkap Sugie.

Ini juga termasuk pemasangan APK yang difasilitasi KPU, pemasangannya terkesan asal asalan. Padahal ada anggarannya.

Sugie juga berharap dari hasil FGD evaluasi tahapan Pemilihan 2024 ini, nantinya bisa dijadikan bahan atau acuan, untuk perbaikan pelaksanaan tahapan pada Pemilihan serentak lima tahun mendatang.

Editor : Suryo Sukarno