Kejati Jateng Terima Titipan Uang Kerugian Negara Kasus Plasa Klaten Sebesar 4,5 M

SEMARANG, iNewsPantura.id - Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerima titipan uang Rp 4,5 miliar terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan sewa Plasa Klaten. Penitipan tersebut sebagai bentuk penyelamatan uang negara.

Uang diserahkan oleh PT Matahari Makmur Sejahtera (PT MMS) selaku penyewa Plasa Klaten ke kantor Kejaksaan Tinggi Jateng, dengan nominal tepatnya sebesar Rp4.587.370.139,00.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jateng, Lukas Alexander Sinuraya di kantornya, Rabu (19/2/2025) mengatakan uang tersebut disita oleh Penyidik Kejaksaan. 

"Bahwa uang tersebut selanjutnya akan disita oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan digunakan dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi sehubungan dengan dugaan tindak Pidana Korupsi terkait Pengelolaan Sewa Plasa Klaten Tahun 2019 sampai dengan 2023 sesuai dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print-01/ M.3/ Fd.2/ 01/ 2025 tanggal 7 Januari 2025," katanya. 

Lukas menjelaskan kasus tersebut bermula ketika tahun 1989 pemerintah Kabupaten Klaten memiliki aset tanah yang  dibangun Plasa Klaten oleh PT. Inti Griya Prima Sakti (PT. IGPS) sesuai perjanjian kerjasama. Kerjasama selama 25 tahun berakhir pada tanggal 22 April 2018 dan kemudian seluruh tanah dan bangunan Plasa diserahkan kepada Pemkab Klaten. 

"Selanjutnya dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2022 pengelolaan Plasa Klaten dikelola Pemda Klaten, namun pelaksanaannya menyimpang  atau bertentangan dari Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No.2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan hak pemanfaatan BMD," jelasnya.

Ia menegaskan seharusnya dilakukan perjanjian sewa yang diikat dengan perjanjian kerjasama. Selain itu seharusnya pemilihan rekanan dilakukan melalui lelang terbuka. Namun oleh Kepala Dinas DKUKMP Kabupaten Klaten saat itu  hanya menunjuk secara lisan kepada GlFery Sanjaya dari PT MMS.

"Oleh saudara Fery disewakan lagi kepada pihak ketiga PT Matahari Departement Stor, PT Pesona Klaten Persada (PKP) dan PT MPP, sehingga merugikan negara dalam hal ini Pemda Klaten sebesar kurang lebih Rp 9.193.836.132,00," ujar Lukas.

Rinciannya yaitu PT PKP sebesar Rp.4.708.555.213,00 sedangkan untuk PT MMS sebesar Rp.4.587.370.139,00. Dari PT MMS hari ini uang tersebut resmi dititpkan ke kejaksaan. Terkait tersangka, Lukas menegaskan masih dilakukan pendalaman.

Editor : Suryo Sukarno