Buntut Laporan ke Polisi, Kades Sambung Klarifikasi Tuduhan Penyalahgunaan Wewenang

KUDUS, iNewsPantura.id – Kepala Desa Sambung, Astuti Widiawati, memberikan klarifikasi terkait tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan Surat Keterangan Waris (SKW) yang berujung pada laporan ke pihak kepolisian.

Tuduhan tersebut bermula ketika salah satu ahli waris, Supeni, merasa namanya tidak dicantumkan dalam SKW yang diterbitkan oleh pemerintah desa.

Dalam keterangannya, Astuti menegaskan bahwa proses penerbitan SKW telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

"Kami hanya menerbitkan SKW berdasarkan data yang disampaikan oleh pemohon. Seluruh dokumen yang masuk sudah diverifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelasnya saat menggelar pertemuan dengan media, Kamis (21/2/2025).

Ia juga membantah anggapan bahwa pihak desa dengan sengaja menghilangkan nama salah satu ahli waris dalam SKW tersebut.

"Kami tidak memiliki kepentingan apa pun dalam hal ini. Jika terdapat kekurangan data, hal itu menjadi tanggung jawab pemohon, bukan pemerintah desa," tambah Astuti.

Kuasa Hukum Angkat Bicara

Sementara itu, penasihat hukum Kepala Desa Sambung, Dr. Budi Suprayitno, SH, menilai tuduhan penyalahgunaan wewenang terhadap kliennya tidak memiliki dasar yang kuat.

"Kasus ini lebih mengarah pada kesalahan administrasi dari pihak pemohon.  Seharusnya, sebelum mengajukan permohonan, pemohon memastikan bahwa seluruh ahli waris telah dicantumkan dalam dokumen yang mereka serahkan," ungkap Budi.

Ia juga menyoroti pemberitaan di media sosial yang dinilainya cenderung menyudutkan Astuti Widiawati. Menurutnya, opini publik yang terbentuk tidak sejalan dengan fakta yang sebenarnya.

"Terdapat tiga kali pemberitaan viral di media massa yang seolah-olah menyatakan bahwa Kades Sambung melakukan pelanggaran. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, tidak ada unsur kesengajaan ataupun penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini," tegasnya.

Lebih lanjut, Budi menyatakan bahwa pihaknya akan menempuh langkah hukum terkait pemberitaan yang dinilai merugikan kliennya.

"Kami meminta agar media menyajikan pemberitaan secara berimbang dan menghindari narasi sepihak yang dapat mencemarkan nama baik seseorang," ujarnya.

Kronologi Kasus

Permasalahan ini bermula dari permohonan SKW yang diajukan oleh seorang pemohon berinisial J. Dalam dokumen tersebut, hanya tercantum enam ahli waris, meskipun diketahui ada tujuh orang yang berhak. Ketidaktercantuman nama Supeni menjadi dasar laporan dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap Kepala Desa Sambung.

Namun, menurut pihak desa, kekeliruan tersebut terjadi bukan karena kelalaian pemerintah desa, melainkan karena data Supeni tidak disertakan oleh pemohon. Astuti menegaskan bahwa pihaknya senantiasa mengedepankan prosedur dan transparansi dalam melayani masyarakat.

"Kami selalu bekerja sesuai regulasi yang berlaku. Jika terdapat kesalahan, kami siap meluruskannya. Namun, tuduhan yang tidak berdasar tentu tidak bisa kami terima," ujarnya.

Proses Hukum Berlanjut

Sejauh ini, proses hukum masih terus berjalan. Kepala Desa Sambung telah dua kali menerima panggilan pihak kepolisian untuk memberikan keteranan. Namun belum bisa memenuhi panggilan tersebut dan sudah memberitahukan kepada penyidik.

Astuti berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara adil tanpa merugikan pihak mana pun.

"Kami siap memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk memperjelas duduk perkara. Harapan kami, kebenaran dapat terungkap dan semua pihak bisa mendapatkan keadilan," pungkasnya.

Editor : Suryo Sukarno