Kudus Gelar Deklarasi Kudus Damai di Pendapa Kabupaten

KUDUS, iNewsPantura.id -- Pemerintah Kabupaten Kudus menyelenggarakan acara bertajuk “Deklarasi Kudus Damai” di Pendapa Kabupaten. Deklarasi ini digagas bersama jajaran Forkopimda serta lintas elemen masyarakat sebagai wujud penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dan anarkisme yang dalam dua-tiga hari ini terjadi.

Acara dimulai dengan pembacaan pernyataan sikap oleh tokoh-tokoh peserta, dilanjutkan penandatanganan deklarasi sebagai simbol komitmen bersama menjaga perdamaian dan ketertiban di Kudus.

Selain bupati dan forkopimda, hadir pula  Ketua FKUB Kudus, Perwakilan organisasi masyarakat, komunitas seni budaya, mahasiswa, dan organisasi kepemudaan.

Deklarasi Kudus Damai sendiri mencakup empat poin penting: 
Menolak segala bentuk kekerasan dan tindakan anarkis dalam situasi apa pun, Mengutuk keras tindakan anarkis yang mengganggu ketertiban umum, Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi, dan tidak mudah diadu domba dan 
Kesanggupan masyarakat Kudus untuk aktif menjaga kondusivitas wilayah.
Dalam sambutannya, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menegaskan pentingnya kebersamaan dan kewaspadaan seluruh elemen masyarakat.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kudus untuk menjaga kondusivitas wilayah. Jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba, dan mari kita perkuat kembali Pos Kamling yang ada di desa-desa,” ujar Sam’ani.

Ia juga menekankan agar warga berhati-hati dalam menggunakan media sosial. “Kita harus bijak menggunakan media sosial. Jangan langsung percaya pada informasi yang belum jelas kebenarannya. Saring dulu sebelum sharing. Jangan sampai ada konten provokatif yang justru memecah belah persaudaraan kita,” katanya.

Sam’ani mengingatkan jati diri Kudus sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai toleransi. “Kudus ini kota santri, kota kretek, sekaligus kota toleransi. Nilai-nilai damai ini harus kita jaga bersama, agar tetap menjadi warisan bagi anak cucu kita,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan RT/RW hingga tingkat desa. “Hal ini untuk mendeteksi lebih dini potensi masalah di masyarakat. Dengan begitu, kita bisa segera mengambil langkah-langkah pencegahan,” tandasnya.

Acara deklarasi ini menyatukan unsur pemerintah daerah, aparat hukum, tokoh agama, serta masyarakat sipil dalam pernyataan bersama menjaga perdamaian dan menolak anarkisme. Penandatanganan lima poin deklarasi menegaskan kesiapan Kudus menjadi kota yang aman, damai, dan toleran.

Editor : Suryo Sukarno