Tagihan Ratusan Juta Mandek di Koperasi SPPG, Supplier Datangi Dapur Protomulyo

KENDAL, iNewsPantura.id — Tagihan bahan makanan senilai ratusan juta rupiah milik sejumlah supplier belum juga dibayarkan oleh koperasi mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan. Kondisi ini memicu para supplier mendatangi langsung dapur SPPG, Senin pagi (6/4/2026), untuk menuntut kejelasan.

Para pemasok mengaku sudah berulang kali menagih pembayaran, namun tidak pernah mendapatkan respons dari pihak koperasi yang bertanggung jawab melakukan pembayaran.

Salah satu supplier susu kemasan, Faiqhudin, menyebut total tagihan miliknya saja mencapai Rp 141 juta dan hingga kini belum dilunasi.

“Total tagihan saya Rp 141 juta, itu belum termasuk pengiriman terbaru. Sudah berkali-kali kirim tagihan dan minta dibayar, tapi tidak ada jawaban,” ungkapnya.

Ia menegaskan, keterlambatan pembayaran sudah terjadi sejak Januari 2026 dan selalu berulang tanpa kejelasan.

“Pembayaran melalui koperasi selalu bermasalah. Tidak pernah dibayar penuh, selalu ada tunggakan,” tambahnya.

Tak hanya satu pihak, supplier lain juga mengalami hal serupa. Pemasok daging ayam, misalnya, disebut memiliki tagihan sekitar Rp 30 juta yang belum dibayarkan. Ironisnya, menu ayam tetap digunakan oleh SPPG, namun pengadaan dialihkan ke supplier lain.

“Ada yang tagihan ayam Rp 30 juta belum dibayar. Tapi sekarang justru pakai supplier lain,” jelasnya.

Dalam skema yang berjalan, pembayaran bahan makanan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) diserahkan kepada Koperasi Mrakyat sebagai mitra pengelola keuangan.

Asisten lapangan SPPG Protomulyo, Ahmad Munafarid, menyatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui persoalan tunggakan tersebut. Ia menyebut anggaran dari pemerintah telah disalurkan dan diserahkan ke koperasi.

“Dana dari pemerintah sudah turun dan diserahkan ke koperasi untuk belanja bahan makanan serta pembayaran ke supplier,” katanya.

Ia menegaskan bahwa tanggung jawab pembayaran sepenuhnya berada di pihak koperasi.

“Kalau tagihan belum dibayar, itu kewenangan koperasi. Kami hanya melakukan pembelian bahan,” tegasnya.

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kendal, M Faris Maulana, juga menegaskan bahwa anggaran program sebenarnya sudah tersedia dari pemerintah.

“Negara sudah membayar, anggaran ada. Tapi diduga berhenti di koperasi atau yayasan. Ada indikasi oknum mitra yang bermain,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Koperasi Mrakyat belum memberikan keterangan resmi. Kantor koperasi yang berada di samping dapur SPPG Protomulyo terlihat tertutup, dan upaya konfirmasi tidak mendapat tanggapan.

Kasus ini menyoroti dugaan tersendatnya aliran dana di tingkat mitra, meski anggaran dari pemerintah telah tersedia, sehingga berdampak langsung pada para supplier dengan nilai kerugian yang tidak sedikit.

Editor : Eddie Prayitno