Puluhan Warga Datangi Pabrik Sepatu, Tagih Serapan Tenaga Lokal Dan Isu Pungutaan Ilegal

PEKALONGAN , iNewsPantura.id – Warga dari tiga desa di sekitar kawasan industri, yakni Desa Sampih (Kecamatan Wonopringgo), serta Desa Wangandowo dan Sokosari (Kecamatan Karanganyar), mendesak pihak PT Hardases Abadi Indonesia (HAI) untuk membuka secara transparan proses rekrutmen tenaga kerja.

Desakan ini mencuat seiring beredarnya isu adanya pungutan dalam proses perekrutan, serta belum meratanya penyerapan tenaga kerja lokal, khususnya pelamar laki-laki.

Direktur BUMDes Wangandowo, Zulfikar Tagayo, mengatakan persoalan rekrutmen menjadi perhatian utama masyarakat. Hingga kini, masih banyak pelamar laki-laki dari tiga desa tersebut yang belum mendapatkan kesempatan bekerja, meskipun dalam setiap pembukaan lowongan disebut selalu mencantumkan kebutuhan tenaga kerja laki-laki.

“Dari tiga desa ini, masih banyak pelamar laki-laki yang belum direkrut. Padahal hampir setiap rekrutmen itu ada kebutuhan tenaga laki-laki,” ujarnya usai audiensi di PT HAI di wilayah Bojong, Jumat (24/4/2026).

Selain itu, isu adanya pungutan dalam proses rekrutmen turut memperkeruh situasi. Di masyarakat beredar informasi bahwa pelamar yang ingin segera diterima bekerja harus membayar sejumlah uang, dengan nominal berkisar antara Rp 5 juta hingga Rp 7 juta. Meski demikian, Zulfikar menegaskan informasi tersebut masih sebatas isu yang belum terverifikasi.

“Ini masih sebatas pembicaraan di masyarakat. Namun, informasinya sudah ada oknum yang dilaporkan ke Polres Pekalongan terkait dugaan tersebut,” jelasnya.

Warga juga menyoroti belum terealisasinya janji perusahaan yang sebelumnya akan mengakomodasi pelamar berijazah SMP, khususnya dari tiga desa sekitar. Hingga kini, perusahaan dinilai masih berfokus pada pelamar lulusan SMA. 

“Dulu sempat dijanjikan ada kesempatan bagi lulusan SMP dari tiga desa, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya,” tambahnya.

Dalam pertemuan antara perwakilan warga dan pihak perusahaan, telah dicapai kesepakatan bahwa ke depan rekrutmen tenaga kerja, terutama laki-laki, akan diprioritaskan dari tiga desa tersebut. Kesepakatan itu bahkan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani di atas materai.

Meski demikian, warga menegaskan akan terus mengawal implementasi kesepakatan tersebut. Mereka berharap komitmen yang telah disepakati tidak kembali diabaikan seperti sebelumnya.

“Kami masih mengedepankan komunikasi dan iktikad baik. Tapi kalau nanti tidak ada realisasi, tentu akan ada langkah lanjutan,” tegas Zulfikar.

Senada, Bilal, warga Desa Sampih, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada kejelasan terkait realisasi janji tersebut, khususnya untuk tenaga kerja laki-laki.

“Dulu sempat dijanjikan ada prioritas untuk warga lokal, terutama laki-laki. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” ujarnya.

Selain persoalan rekrutmen, warga juga menyoroti minimnya transparansi terkait program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Bilal menyebut sebagian besar masyarakat bahkan belum memahami apa itu CSR dan bagaimana cara mengaksesnya.

“CSR itu hampir tidak terasa di desa. Warga juga banyak yang tidak tahu apa itu CSR dan bagaimana cara mendapatkannya,” tambahnya.

Sementara itu, Humas PT HAI, Herlina, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pertemuan dengan warga dari tiga desa tersebut untuk membahas secara terbuka mekanisme rekrutmen karyawan di perusahaan. 

“Pada prinsipnya kami hanya berdiskusi dan menjelaskan proses rekrutmen dari awal hingga diterima. Semua yang dipanggil berdasarkan kebutuhan perusahaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa meskipun tidak ada jaminan diterima, perusahaan tetap memberikan prioritas bagi warga dari tiga desa sekitar sebagai bentuk menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

“Untuk tiga desa tersebut memang menjadi prioritas, namun tetap mengikuti kebutuhan dan kualifikasi yang ditetapkan perusahaan,” imbuhnya.

Terkait tuntutan agar lulusan SMP dapat lebih banyak terserap, pihaknya menyebut peluang telah dibuka melalui sejumlah jalur, di antaranya melalui vendor penyedia tenaga kerja untuk bidang pertamanan serta proyek konstruksi. 

“Tenaga kerja lulusan SMP sudah kami fasilitasi, terutama melalui vendor dan juga pekerjaan konstruksi. Kami juga menekankan kepada kontraktor agar memprioritaskan tenaga kerja dari tiga desa tersebut,” jelasnya.

Menanggapi isu praktik rekrutmen berbayar, Herlina dengan tegas membantah bahwa hal tersebut merupakan kebijakan perusahaan. Ia menyebut praktik tersebut dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Dari perusahaan tidak ada biaya apapun. Semua gratis. Kalau ada oknum, itu sudah kami proses dan laporkan ke pihak berwajib,” tegasnya.

Saat ini, PT HAI tercatat telah menyerap sekitar 5.000 tenaga kerja. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah seiring peningkatan produksi dan permintaan pasar.

“Ke depan, jika produksi dan order terus meningkat, jumlah karyawan bisa mencapai 20.000 hingga 25.000 orang,” pungkasnya.

Editor : Suryo Sukarno