APSSI Dorong Pembangunan PSN Lebih Berkeadilan, Ingatkan Pentingnya Peran Ilmu Sosiologi

BANYUMAS,iNewsPantura.id – Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI) mendorong pemerintah agar pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan dampak sosial, budaya, lingkungan, serta hak-hak masyarakat.

Sikap tersebut disampaikan APSSI dalam Konferensi Nasional Sosiologi (KNS) XII sekaligus Kongres APSSI V yang berlangsung di Bali pada 24–25 Juni 2026. Forum tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan PSN dan kebijakan moratorium pembukaan program studi ilmu sosial-humaniora.

Ketua Umum APSSI periode 2026–2030, Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari angka investasi maupun capaian proyek.

Menurutnya, pembangunan yang berkualitas harus mampu menjaga martabat manusia, memperkuat hubungan sosial, menghormati keberagaman budaya, serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat.

"Keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur secara ekonometrik. Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang menjaga martabat manusia, memperkuat kohesi sosial, menghormati keberagaman budaya, dan menghadirkan keadilan bagi seluruh warga negara," ujar Tyas.

Ia menilai berbagai persoalan yang muncul di sejumlah wilayah PSN menunjukkan perlunya keterlibatan ilmu sosiologi dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif.

Menurut APSSI, masyarakat harus menjadi bagian penting dalam proses perencanaan maupun evaluasi pembangunan agar kebijakan yang dihasilkan tidak mengabaikan kondisi sosial di lapangan.

Selain menyoroti PSN, APSSI juga menyampaikan perhatian terhadap kebijakan moratorium pembukaan program studi baru di bidang sosial-humaniora. Organisasi tersebut menilai kebijakan penataan program studi perlu mempertimbangkan kontribusi ilmu sosial dalam menghadapi berbagai persoalan masyarakat.

Ketua Dewan Pengawas APSSI periode 2026–2030, Dr. Harmona Daulay, M.Si, mengatakan relevansi sebuah program studi tidak bisa hanya dinilai dari kebutuhan industri atau tingkat penyerapan tenaga kerja.

"Ilmu sosial, khususnya sosiologi, memiliki kontribusi strategis dalam membaca persoalan masyarakat, mengelola konflik sosial, memperkuat demokrasi, hingga mendukung keberlanjutan pembangunan," katanya.

Menurut Harmona, pembangunan nasional yang semakin kompleks justru membutuhkan lebih banyak kajian sosial untuk memahami dinamika masyarakat.

Ia menilai sosiolog memiliki peran penting dalam memberikan analisis berbasis riset, terutama dalam membaca potensi konflik, perubahan sosial, serta dampak pembangunan terhadap kelompok masyarakat.

Melalui pernyataan sikap tersebut, APSSI merekomendasikan pemerintah melakukan kajian dampak sosial secara menyeluruh pada setiap proyek strategis nasional.

APSSI juga mendorong adanya ruang dialog dengan masyarakat sejak tahap perencanaan, serta memasukkan perspektif hak asasi manusia, gender, dan pengetahuan lokal dalam setiap proses pembangunan.

Sementara kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, APSSI meminta agar kebijakan moratorium pembukaan program studi sosial-humaniora ditinjau kembali.

APSSI juga menilai indikator relevansi program studi tidak seharusnya hanya menggunakan ukuran serapan industri, melainkan harus melihat kontribusi keilmuan terhadap penyelesaian persoalan bangsa.

Selain itu, APSSI meminta dilibatkan secara aktif dalam evaluasi dan penataan program studi sosiologi di Indonesia.

Sebagai bentuk tindak lanjut, APSSI berkomitmen memperkuat riset kolaboratif, mengembangkan participatory action research, serta mendokumentasikan dampak sosial PSN di berbagai daerah.

"Negara yang tidak mampu memproduksi sosiolog adalah negara yang tidak siap menghadapi kompleksitas sosialnya sendiri. Indonesia membutuhkan sosiologi lebih dari sebelumnya agar pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat," tutup Tyas.

Editor : Eddie Prayitno