Unsoed Buka Forum Internasional, Bahas Masa Depan Hukum di Era AI

BANYUMAS, iNewsPantura.id– Perkembangan kecerdasan buatan (AI) dan perubahan iklim membawa tantangan baru bagi hukum dan tata kelola pemerintahan. Persoalan tersebut menjadi salah satu bahasan utama The 4th International Conference on Law, Governance, and Sustainability (ICOLGAS) 2026 yang digelar Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).

Konferensi yang berlangsung secara hybrid pada 15–16 September 2026 di Purwokerto itu mengangkat tema “Governing the Future through Local Wisdom: Law, AI, and Community Environmental Resilience for Sustainable Development Goals.”

Sekitar 200 peserta dari lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, India, Australia, dan Jepang, mengikuti konferensi tersebut. Sebanyak 120 paper dijadwalkan dipresentasikan untuk membahas berbagai persoalan hukum, teknologi, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.

Ketua Panitia ICOLGAS 2026, Prof. Dr. Aryuni Yuliantiningsih, S.H., M.H., mengatakan forum tersebut menjadi ruang bertemunya akademisi, peneliti, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara.

“Partisipasi tersebut mempertemukan akademisi, peneliti, praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan dalam pertukaran gagasan yang lintas disiplin dan lintas negara,” demikian disampaikan dalam keterangan resmi panitia.

ICOLGAS sendiri bukan agenda baru bagi Fakultas Hukum Unsoed. Konferensi internasional tersebut sebelumnya telah digelar pada 2018, 2020, dan 2023.

Pada penyelenggaraan tahun ini, pembahasan diarahkan pada sejumlah persoalan yang dinilai semakin penting di tengah perubahan zaman. Salah satunya mengenai bagaimana kearifan lokal dapat menjadi bagian dalam membangun hukum dan tata kelola masa depan.

Selain itu, peserta membahas pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, adaptasi perubahan iklim serta pengembangan ekonomi hijau.

AI dan tata kelola data juga mendapat perhatian khusus. Teknologi tersebut dinilai memiliki peluang besar untuk membantu pemantauan lingkungan dan pengelolaan sumber daya, tetapi tetap membutuhkan aturan yang jelas, aspek etika serta mekanisme pertanggungjawaban.

Berbagai persoalan hukum lainnya turut dibahas, mulai dari hukum pidana, perdata dan bisnis, tata negara, administrasi negara hingga hukum internasional.

Sejumlah akademisi dari dalam dan luar negeri dijadwalkan menjadi pembicara dalam sesi pleno. Di antaranya Dr. Petra Mahy dari Melbourne Law School, The University of Melbourne, Associate Professor Hazmi Rusli dari Universiti Sains Islam Malaysia, serta Prof. Miyuki Tsuyuki dari Teikyo University, Jepang.

Dari Indonesia, hadir Prof. Dr. Tedi Sudrajat dari Unsoed, Dr. Parulian Paidi Aritonang dari Universitas Indonesia dan Prof. Dr. Maskun dari Universitas Hasanuddin.

Selain diskusi dan presentasi paper, peserta juga mengikuti excursion study ke Nusakambangan. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi peserta dari berbagai negara untuk melihat secara langsung persoalan hukum, sosial, dan lingkungan dalam konteks Indonesia.

Melalui ICOLGAS 2026, Fakultas Hukum Unsoed ingin memperkuat kerja sama akademik sekaligus membuka ruang pertukaran gagasan untuk menghadapi berbagai tantangan masa depan.

Pesan yang dibawa dari Purwokerto cukup sederhana: kemajuan teknologi perlu berjalan bersama hukum yang adil, tata kelola yang bertanggung jawab serta kearifan lokal dalam menjaga lingkungan.

Dengan demikian, pembangunan masa depan tidak hanya mengandalkan kecerdasan buatan, tetapi juga kecerdasan manusia dalam menjaga keseimbangan antara teknologi, masyarakat, hukum, dan alam.

Editor: Eddie Prayitno