5 Negara yang Melarang Penggunaan Mata Uang Kripto

TIDAK hanya di Indonesia, ternyata terdapat sejumlah negara yang melarang penggunaan mata uang kripto, lantas negara mana saja yang tidak menggunakan mata uang kripto sebagai alat transaksi? 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa penggunaan kripto untuk transaksi jual beli adalah haram selain itu penggunaan kripto untuk transaksi jual beli bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.  

Berikut ulasannya seperti dirangkum dari berbagai sumber :

1. Mesir 

Sebagai negara yang mayoritas muslim, Mesir melarang masyarakarnya melakukan transaksi menggunakan kripto. Legalitas Muslim di Mesir menganggap keberadaan mata uang kripto bisa mengancam keamanan nasional.

2. Algeria 

Pada 2018, pemerintah Algeria sudah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang penggunaan uang kripto. Pemerintah Algeria lebih merekomendasikan penduduknya untuk menggunakan mata uang fisik untuk transaksi jual beli.

3. Turki 

Turki juga melarang penggunaan uang kripto sebagai alat transaksi karena dianggap berisiko tinggi.

Pada 26 April 2021, Bank Sentral Republik Turki mengeluarkan peraturan yang melarang penggunaan kripto termasuk Bitcoin secara langsung atau tidak langsung untuk membayar barang dan jasa.

4. Vietnam

Berbeda dengan negara lainnya Vietnam masih memperbolehkan masyarakatnya untuk melakukan transaksi dengan kripto namun sangat dibatasi.

Misalnya penggunaan kripto untuk teknologi blockchain masih legal. Namun untuk aktivitas jual beli tidak diperbolehkan. Kendati belum diketahui alasannya, namun banyak yang berspekulasi bahwa Vietnam mengikuti kebijakan pemerintah China untuk menghindari mata uang yang tidak bisa diregulasi dan dikontrol oleh pemerintah.

5. India

Sejak 23 November lalu, pemerintah India memperkenalkan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru ke parlemen India yang akan membentuk mata uang digital baru untuk melarang hampir semua mata uang kripto.

Sebelumnya pada 2021, pemerintah India telah mempertimbangkan untuk mengkriminalisasi kepemilikan, penerbitan, penambangan, perdagangan, dan pemindahan aset kripto.

“Bila dikelola di tangan yang salah, kripto dapat merusak masa muda kita,” kata Perdana Menteri, Narendra Modi seperti dikutip dari euronews.next.

Editor : Hadi Widodo