DAMPAK kondisi ekonomi dan geopolitik global yang mengakibatkan angka inflasi pangan di Indonesia melambung tinggi, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh menteri dan lembaga terkait untuk mengendalikan inflasi pangan yang terus meninggi pada Rakornas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 18 Agustus 2022 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo setelah melaporkan kondisi inflasi nasional kepada kepala negara tersebut.
">inflasi pangan ini sangat penting seperti halnya perjuangan Pahlawan Bung Tomo dan para pahlawan kita, menegakkan kemerdekaan kita dari dampak global," ungkap Perry dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) secara virtual, Rabu(10/8/2022).
Dia mengatakan, GNPIP perlu dilakukan untuk mengendalikan inflasi pangan agar tidak menekan konsumsi masyarakat. Apalagi dunia saat ini sedang bergejolak menuju stagnasi maupun resesi.
Harga-harga komoditas melambung, harga minyak menyentuh angka USD101 per barel. Hal ini memaksa suku bunga acuan di berbagai negara naik sangat tinggi.
"Belum lagi masalah geopolitik, perang Rusia-Ukraina, dimana kedua negara tersebut adalah pemasok 20% energi dan pangan global. Itulah kenapa harga pangan dan energi global naik tinggi, inilah yang kita hadapi, dunia sedang bergejolak," tegas Perry.
Perry menilai tidak ada serangan langsung terhadap Indonesia, tapi dampaknya seperti pada saat kemerdekaan. Indonesia diserang dan harus melindungi diri dan melanggengkan kemerdekaan.
"Inilah semangat proklamasi yang harus kita gerakkan pada tahun ini. Itulah kenapa, GNPIP ini sangat penting supaya Indonesia terus melaju mengembangkan ekonomi menuju Indonesia Maju, harga-harga pangan terkendali, dan rakyat sejahtera. Ini sangat penting," ungkap Perry.
Dalam kesempatan tersebut, Perry mengapresiasi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai pelopor gerakan melawan inflasi.
"Alhamdulillah sinergi pemerintah dengan BI, berbagai lembaga, dan pemerintah daerah sangat baik sehingga ekonomi kita bisa tumbuh sangat tinggi 5,44%, tapi ini belum pulih. Karena rakyat baru mulai bisa makan enak setelah Ramadhan kemarin, sebelumnya belum bisa makan enak karena ada pandemi Covid-19," ungkap Perry.
Dia mengatakan angka 5,44% tersebut patut disyukuri, apalagi raksasa ekonomi dunia seperti China tahun ini hanya tumbuh 3,3%. Negara-negara lain pun tumbuhnya lebih rendah.
"Ini bukan masalah ekonomi saja, tapi masalah sosial dan masalah bagaimana nanti seterusnya jangan sampai ada masalah politik. Jadi mohon inflasi ini, layaknya kita menjaga kemerdekaan, jangan sampai daya beli masyarakat itu turun karena inflasinya, kita harus turunkan paling tidak, jadi 5%," tegasnya lagi.
Editor : Hadi Widodo
Artikel Terkait
