JAKARTA, iNewsPantura.id - Benarkah produk daur ulang harganya lebih mahal? Simak penjelasannya berikut.
Produk daur ulang kurang diminati masyarakat. Bukan karena kualitasnya yang buruk, tapi lantaran harganya yang tidak seramah produknya.
Chairman Indonesian Plastics Recyclers (IPR) Ahmad Nuzuluddin pun membenarkan hal ini. Menurutnya, produk berbahan daur ulang relatif lebih mahal ketimbang barang yang tak melalui proses daur ulang.
"Untuk kita bisa menghargai jerih payah ekosistem, dimulai dari orang yang mengorek sampah sampai memilah. Ini jauh lebih panjang dan memang membutuhkan biaya yang besar," ujar dia seperti dilansir dari Antara.
Menurut Ahmad, kondisi ini mungkin akan berubah apabila konsep ekonomi sirkular dijalankan dan untuk mencapainya orang-orang harus terlebih dulu memahami konsepnya. "Kita ini yang harus benar-benar paham dulu kenapa harus bersirkular, lalu mengapa jalurnya harus seperti itu, adakah kepedulian dari kita," kata Ahmad.
Konsep ekonomi sirkular didasarkan pada prinsip pemanfaatan kembali guna memaksimalkan nilai ekonomi dan barang sisa konsumsi. Ini memungkinkan pemanfaatan bahan berulang dan tidak akan mencemari lingkungan.
"Kita tidak bisa 100 persen melepaskan pada Pemerintah. Kita membutuhkan komunitas-komunitas yang mempunyai kemampuan untuk ikut serta. Kita juga banyak berikan edukasi," tutur Ahmad.
Ekonomi sirkular menjadi salah satu topik yang diangkat dalam pameran Plastics & Rubber Indonesia 2022 yang mengangkat tema “The Future of Plastic Sector in Indonesia”. Event Director Pamerindo Lia Indriasari mengatakan, ini memungkinkan para pebisnis akan semakin sadar dan terbuka terhadap implementasi model bisnis sirkular.
"Oleh karena itu, untuk pertama kalinya Pamerindo berkolaborasi bersama Indonesian Plastics Recyclers menghadirkan Circular Economy Zone di dalam pameran ini yang berisikan para pelaku industri yang telah memiliki program keberlanjutan sebagai pola bisnisnya untuk menginspirasi industri sejenis dalam upaya menerapkan model bisnis sirkular”, tutur dia.
Editor : Hadi Widodo
