SEMARANG, iNewsPantura.id – Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Tengah (ABJAT), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), serta Partai Buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (28/8/2025). Mereka menuntut penghapusan sistem outsourcing dan menolak pemberlakuan upah murah.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan serentak buruh secara nasional yang dipusatkan di Jakarta. Di Semarang, massa buruh membawa berbagai spanduk tuntutan serta melakukan orasi secara bergantian.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah penghapusan outsourcing, yang dinilai sebagai bentuk perbudakan modern. Buruh menegaskan hanya pekerjaan yang boleh dialihdayakan, bukan status pekerjanya. Selain itu, mereka juga menuntut kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta.
“Outsourcing membuat pekerja semakin tidak memiliki kepastian kerja. Kami ingin aturan yang lebih adil agar buruh bisa hidup layak,” ujar Aulia Hakim, perwakilan buruh dalam orasinya.
Selain itu, para buruh juga mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, serta mendesak Presiden Prabowo melakukan restrukturisasi kabinet jika masih ada menteri yang terlibat praktik korupsi.
ABJAT dan KSPI menegaskan, mereka akan terus mengawal perubahan aturan ketenagakerjaan agar memberikan kepastian hukum serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di Jawa Tengah maupun secara nasional.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
