KENDAL,iNewsPantura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal telah mengajukan permohonan tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi untuk nelayan sebanyak 4.000 kiloliter (KL) kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Langkah ini diambil untuk mengatasi kelangkaan yang terjadi di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Tawang, Rowosari, dan SPBN Bandengan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal, Huda Sambodo, membenarkan bahwa surat permohonan telah dibuat oleh Bupati Kendal. “Bupati Kendal sudah membuat surat permohonan tambahan kuota sebanyak 4000 KL ke BPH Migas. Ini untuk mengantisipasi kelangkaan yang terjadi di SPBN Tawang dan Bandengan,” katanya pada Jumat, 29 Agustus 2025.
Menurut Huda, pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Pertamina yang menjamin kebutuhan solar subsidi hingga akhir Agustus akan tercukupi. Namun, untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2025, Pemkab masih berupaya menambah kuota sebanyak 1.000 KL. “Kalau hitung-hitungan kita, 1.000 KL sampai akhir Tahun sepertinya masih kurang, sambil kita lihat perkembangan selanjutnya,” imbuhnya.
Huda juga menjelaskan pola distribusi yang saat ini berlaku. Untuk SPBN Tawang di Gempolsewu, Rowosari, setiap hari dikirim satu tangki dengan kapasitas 8 KL. Sementara untuk SPBN Bandengan, pengiriman dilakukan dua hari sekali dengan kapasitas yang sama, 8 KL. “Untuk sementara memang nelayan dibatasi pembeliannya sesuai dengan jumlah mesin yang tercantum dalam E-Pas Kecil kapal,” pungkasnya.
Kelangkaan solar subsidi ini mendapat perhatian serius dari anggota legislatif. Ketua Fraksi PKS DPRD Kendal, Rubiyanto, menyatakan pihaknya terus mendesak pemerintah pusat melalui BPH Migas untuk segera menindaklanjuti permohonan tersebut.
"Karena kalau kelangkaan solar subsidi ini jika tidak segera direspon, nelayan Kendal terancam tidak bisa melaut. Sehingga otomatis ekonomi keluarga nelayan terganggu, dan stabilitas sosial bisa terguncang,” tegas Rubiyanto.
Rubiyanto, yang akrab disapa Totok, mengaku menerima banyak aduan dari para nelayan di Desa Gempolsewu terkait kelangkaan solar di SPBN Tawang Rowosari sejak 23 Agustus 2025 lalu. Bahkan, para nelayan sempat mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa karena berhari-hari tidak bisa melaut.
"Sejak tanggal 23 Agustus 2025 itu tidak ada solar subsidi. Jadi nelayan tidak bisa melaut, bahkan kemarin para nelayan akan demo. Makanya saya langsung koordinasikan dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mengajukan penambahan kuota solar subsidi," terangnya.
Totok mengungkapkan, akar permasalahannya adalah adanya penurunan kuota solar subsidi untuk nelayan Kendal pada tahun 2025. Kuota yang sebelumnya sebanyak 11.000 KL pada tahun 2024, berkurang menjadi hanya 8.699 KL di tahun ini. Penurunan inilah yang diduga kuat menyebabkan terjadinya kelangkaan di sejumlah SPBN.
Pemkab Kendal berharap permohonan tambahan kuota ini segera disetujui oleh BPH Migas agar aktivitas melaut nelayan tidak terganggu dan perekonomian masyarakat pesisir dapat kembali stabil.
Editor : Eddie Prayitno
Artikel Terkait
