KENDAL,iNewsPantura.id - Koordinator Badan Gizi Nasional (BGN) Wilayah Kendal, M. Faris Maulana saat sosialisasi dan pembentukan Satgas Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), Jumat (3/10) memaparkan temuan yang mengejutkan.
Ia mengungkapkan indikasi adanya praktek percaloan atau broker dalam proses penunjukan mitra SPPG di wilayah Kendal.
Menurut Faris, sejumlah pihak mulai teridentifikasi menawarkan jasa menjadi mitra SPPG dengan memasang tarif hingga puluhan juta rupiah untuk satu titik lokasi pembangunan.
“Ini sedang marak di berbagai daerah, tidak terkecuali Kendal. Banyak broker SPPG yang hanya mengambil jatah titik di tiap kecamatan, tapi tanpa progres pembangunan,” jelasnya.
Ia menambahkan, modus para broker ini biasanya dilakukan melalui yayasan yang telah mengantongi legalitas dan mengajukan permohonan titik pembangunan. Namun setelah titik diperoleh, pembangunan tak segera dilakukan.
“Ada indikasi kuat, titik itu kemudian dilempar ke pihak lain yang ingin menjadi mitra,” ujar Faris.
Faris menegaskan pentingnya kewaspadaan semua pihak terhadap praktek ini dan meminta pengawasan ketat terhadap seluruh mitra pengadaan MBG. Ia juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh agar program prioritas pemerintah ini tidak disalahgunakan.
Data dari BGN Kendal per 26 September 2025 mencatat, dari total 93 unit SPPG yang direncanakan, baru 26 unit yang telah beroperasi.
Sementara itu, dari total sasaran 254.462 penerima manfaat, baru 89.097 orang yang sudah terlayani. Artinya, masih ada 165.365 warga yang belum mendapatkan layanan gizi gratis.
Sebagai respons atas berbagai persoalan dan untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan efektif dan sesuai standar, Pemerintah Kabupaten Kendal secara resmi membentuk Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program MBG.
Penjabat Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, mengungkapkan bahwa keputusan pembentukan Satgas telah ditandatangani Bupati Kendal.
Satgas ini melibatkan Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan terkait, mulai dari Bupati Kendal sebagai pembina hingga unsur intelijen wilayah.
“Forkopimda dilibatkan langsung untuk mempercepat pelaksanaan program dan memastikan tidak ada kendala di lapangan,” tegas Agus.
Dandim 0715/Kendal, Letkol Inf. Bagus Setyawan, menegaskan bahwa TNI telah sejak awal dilibatkan dalam pendampingan program MBG.
Ia menyatakan bahwa sinergi antarinstansi sangat penting untuk menjamin percepatan dan keberhasilan program.
Sementara itu, Kapolres Kendal, AKBP Hendry Susanto Sianipar, menyambut baik pembentukan Satgas MBG. Ia menyoroti pentingnya efisiensi pelaksanaan dan kejelasan tugas masing-masing anggota Satgas.
“Program MBG ini menyangkut tiga aspek utama mutu, bahan makanan, dan SOP. Mutu makanan harus dijamin sesuai standar operasional yang berlaku,” tegas Kapolres.
Polres Kendal juga telah menyelenggarakan pelatihan terkait pelaksanaan program MBG yang akan disertifikasi oleh Dinas Kesehatan, sebagai upaya memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Editor : Eddie Prayitno
Artikel Terkait
