PURWOREJO, iNewsPantura.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan peninjauan langsung terhadap permasalahan irigasi di Kabupaten Purworejo. Peninjauan dilakukan sebagai respons atas aduan dari anggota DPRD Kabupaten Purworejo, Mas Rudi, terkait debit air irigasi yang berkurang.
Peninjauan yang dilakukan pada sore hari ini melibatkan pengecekan langsung terhadap lokasi dan permasalahan yang ada. Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah menekankan bahwa persoalan irigasi adalah masalah yang kompleks dan perlu diurai satu per satu.
"Saya ke sini untuk melihat lokasi, ngecek apa saja permasalahannya, karena saya yakin persoalan irigasi itu tidak mudah. Di situ ada banyak persoalan yang bukan hanya banyak, tapi kompleks lah, ruwet, masalahnya ruwet," ujar anggota DPRD.
Dari hasil peninjauan, ditemukan beberapa permasalahan utama. Pertama, kondisi bangunan irigasi yang sudah rusak akibat usia. Kedua, ditemukan sekitar 120 lubang ilegal yang dibuat oleh masyarakat, yang mengakibatkan berkurangnya debit air.
"Yang pertama, eh, bangunan irigasinya, salurannya itu memang wis remuk redam. Itu sudah sekian tahun. Remuk redamnya karena usia. Yang kedua, ternyata ditemukan juga kemarin oleh teman-teman BBWSDA Probolinggo itu ada kurang lebih 120 lubang ilegal," jelasnya.
Selain itu, terdapat perubahan sumber air untuk daerah irigasi Kradenan dan Inkloning. Dulu, kedua daerah irigasi memiliki sumber air yang berbeda. Namun, karena berkurangnya debit air di Kali Jali, daerah irigasi Inkloning terpaksa berbagi air dari Desa Puspo.
"Yang namanya ini pintu air ini, Mas. Ini pintu air Kradenan ini dulu mengairi untuk yang DI Kradenan. Kemudian yang DI Inkloning, daerah irigasi Inkloning itu diambilkan dari Desa Puspo," tambahnya.
Anggota DPRD juga menyoroti potensi pembangunan bendungan atau bendungan untuk mengatasi masalah irigasi. Meskipun anggaran yang dibutuhkan tidak terlalu besar, kewenangan pembangunan berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah karena daerah irigasi Kradenan dan Inkloning mengairi sekitar 2.500 hektar.
"Kita lihat bangunan ini sebetulnya masih sangat mungkin untuk dibikin kan dam atau bendungan. Jane ya, ora larang-larang banget, enggak mahal-mahal banget lah budget-nya. Kalau mau pakai sistem tradisional, misalnya pakai bronjongan batu juga bisa," ujarnya.
Berdasarkan informasi dari masyarakat, ada beberapa area yang telah mengalami kekeringan hingga 15 tahun. Untuk itu, anggota DPRD akan segera berkomunikasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi.
"Informasi dari masyarakat bahkan ada yang sampai 15 tahun tidak mengalir, sampai di Desa Sambeng, bahkan di bawahnya Sambeng sana, berarti desa mana ya? Ah, itu hampir ada yang 15 tahun," ungkapnya.
Solusi yang direkomendasikan adalah agar BBWSDA Probolinggo segera membuat perencanaan, baik dalam jangka waktu satu tahun anggaran maupun multi-years. Anggota DPRD juga telah berkomunikasi dengan Kepala Pusdataru Jawa Tengah dan Kepala BBWSDA Probolinggo, yang menyatakan kesiapan mereka untuk berkoordinasi dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
"BBWSDA Probolinggo, eh, BBWSDA Probolinggo yang kantornya di Purworejo segera membuat perencanaan yang syukur bisa 1 tahun anggaran, kalau tidak multi years," pungkasnya.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
