SEMARANG , iNewsPantura.id – Pemerintah Kota Semarang mulai menjalankan transformasi besar layanan Posyandu dan Pos PAUD melalui implementasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah ini ditandai dengan pelantikan 55 pengurus Forum Posyandu dan 39 pengurus Forum Pos PAUD masa bakti 2025–2030 oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang, Lies Iswar Aminuddin, di Gedung PKK Kota Semarang, Rabu (4/12).
Lies menegaskan bahwa Posyandu kini tidak lagi sekadar identik dengan penimbangan balita atau pelayanan kesehatan dasar. Dengan kebijakan Posyandu 6 SPM, layanan diperluas melalui integrasi lima sektor lain: pendidikan, sosial, pekerjaan umum, ketertiban-linmas, serta perumahan dan permukiman.
“Selama ini orang mengenal Posyandu sebagai tempat timbang balita. Sekarang tidak lagi. Penyelesaian masalah kesehatan tidak bisa berdiri sendiri. Harus disinergikan dengan pendidikan, sosial, hingga perumahan,” ujar Lies.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan kesehatan yang berakar dari isu non-kesehatan, seperti kasus stunting yang dipicu kondisi rumah tidak layak huni. Karena itu, integrasi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam upaya perbaikan kualitas layanan dasar di masyarakat.
Pembentukan Forum Posyandu dan Forum Pos PAUD disebut sebagai langkah strategis untuk memastikan kolaborasi tersebut berjalan hingga tingkat kelurahan. Di sisi lain, Pos PAUD turut didorong melakukan transformasi karena masih banyak wilayah yang belum memahami peran kelembagaannya secara optimal. “Era digital menuntut pendekatan baru dalam pembinaan anak dan edukasi orang tua,” tambah Lies.
Target 177 Posyandu 6 SPM Mulai Januari
Ketua Forum Posyandu Kota Semarang terpilih, Daniel Diyanto, menegaskan komitmen mempercepat proses transformasi. Saat ini dari 1.643 Posyandu, baru tiga yang berstatus Posyandu 6 SPM. Forum menargetkan 177 Posyandu 6 SPM sebagai percontohan di seluruh kelurahan mulai Januari 2025.
Untuk mencapai target tersebut, Forum akan menyiapkan pelatihan kader, penyusunan juknis layanan, koordinasi berkala lintas sektor, digitalisasi data Posyandu sebagai dasar analisis kebijakan, pengembangan layanan ramah disabilitas, serta kampanye keluarga sehat dan pencegahan stunting.
Daniel menekankan pentingnya kemitraan berkelanjutan dengan sektor swasta, akademisi, dan organisasi sosial. “Kami tidak ingin bantuan yang sekali datang lalu hilang. Kemitraan harus punya alur jelas: pelatihan, pendampingan, evaluasi, lalu tindak lanjut,” ujarnya.
Transformasi Posyandu ini diharapkan menjadikan Posyandu sebagai simpul layanan publik modern yang lebih inklusif, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Posyandu tidak lagi sekadar tempat penimbangan balita, tetapi pusat pemberdayaan keluarga lintas sektor yang menyatukan layanan kesehatan, pendidikan, sosial, hingga lingkungan permukiman.
Editor : Suryo Sukarno
Artikel Terkait
