YOGYAKARTA, iNewsPantura.id — Wacana pemerintah mengintegrasikan Badan Geologi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendapat perhatian dari pakar geologi Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita Karnawati.
Mantan Kepala BMKG tersebut menilai integrasi tidak harus dilakukan dengan menggabungkan seluruh kelembagaan Badan Geologi. Menurutnya, fungsi vulkanologi justru dapat ditempatkan sebagai bagian baru di dalam BMKG.
Dwikorita mengusulkan pembentukan kedeputian khusus vulkanologi di BMKG. Langkah itu dinilai dapat memperkuat sistem pemantauan sekaligus mempercepat peringatan dini terhadap ancaman bencana yang semakin kompleks.
“Cukup vulkanologinya, masukkan ke BMKG sebagai eselon satu di kedeputian, menjadi deputi yang baru, kedeputian vulkanologi,” ujar Dwikorita.
Menurut dia, karakter bencana saat ini telah mengalami perubahan. Fenomena geologi dan hidrometeorologi semakin sering terjadi secara bersamaan sehingga penanganannya membutuhkan sistem pemantauan dan analisis yang tidak berjalan sendiri-sendiri.
Salah satu persoalan yang dinilai mendesak adalah integrasi data antarinstansi. Di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), data kebencanaan semestinya dapat dipertukarkan dan diolah secara cepat. Dengan demikian, potensi ancaman dapat dikenali lebih awal dan peringatan kepada masyarakat bisa segera disampaikan.
“Kalau semuanya ada, itu satu atap, satu sistem komputer, itu kan pemrosesannya akan menjadi cepat, sehingga peringatan dini bisa lebih cepat terlihat,” katanya.
Dwikorita mengatakan upaya pertukaran data antarinstansi sebenarnya telah dilakukan sejak 2019 hingga dirinya mengakhiri masa tugas sebagai Kepala BMKG pada November 2025.
Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala. Persoalan bukan hanya menyangkut izin pertukaran data di tingkat pimpinan, tetapi juga berkaitan dengan kelengkapan dan kontinuitas data ketika masuk ke tingkat teknis.
“Datanya masuk, tapi tidak lengkap. Data-data tidak ada, atau datanya masuk tapi tidak kontinu. Jadi lebih sering tidak masuknya,” ungkapnya.
Padahal, ketersediaan data menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan kecepatan dan ketepatan peringatan dini.
“Tidak ada data, apa bisa cepat, tepat? Tidak ada monitor, tidak bisa kita melakukan analisis, tidak bisa melakukan prediksi, tidak bisa memberikan peringatan dini,” tegasnya.
Dwikorita mencontohkan, sebuah bencana dapat dipengaruhi oleh lebih dari satu fenomena. Aktivitas gunung api, misalnya, dalam kondisi tertentu dapat berkaitan dengan ancaman lain seperti tsunami.
Kondisi semacam itu membutuhkan data dari berbagai bidang agar analisis ancaman dapat dilakukan secara menyeluruh.
Karena itu, menurut Dwikorita, integrasi sistem dapat memangkas waktu yang selama ini dibutuhkan untuk mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi sebelum peringatan dini diteruskan kepada masyarakat.
Meski mendorong penguatan kelembagaan, Dwikorita mengingatkan bahwa integrasi tidak boleh berhenti pada perubahan struktur organisasi.
Penguatan tersebut harus diikuti peningkatan teknologi, anggaran, fasilitas pemantauan, serta kapasitas sumber daya manusia.
“Bencana saat ini semakin kompleks. Semakin sering kejadian ekstrem antara hidrometeorologi dan geo itu sering mereka bergabung,” katanya.
Ia berharap perubahan kelembagaan justru memperkuat kapasitas mitigasi bencana, bukan menjadi alasan untuk mengurangi dukungan anggaran.
Modernisasi teknologi, menurutnya, juga menjadi kebutuhan mendesak karena ancaman bencana berkembang semakin kompleks dan cepat.
Dengan sistem data yang terintegrasi, proses pemantauan, analisis, prediksi hingga penyampaian peringatan dini diharapkan berlangsung lebih cepat dan akurat.
Kecepatan tersebut pada akhirnya bukan sekadar persoalan teknologi maupun kelembagaan. Semakin cepat peringatan diterima masyarakat, semakin besar pula waktu yang tersedia untuk melakukan evakuasi dan menyelamatkan diri.
Editor : Eddie Prayitno
Artikel Terkait
