Refleksi 2 Tahun Memimpin (2) Anggota DPR dan Dosen UGM Berikan Solusi Atasi Banjir dan Rob

Pekalongan,iNewsPantura.id- Anggota DPR yakni Arsul Sani, anggota Komisi III DPR dan Prof Hendrawan, Anggota Komisi I DPR serta Antropolog dari UGM  Prof Pujo Semedi memberikan solusi untuk mengatasi masalah di Kota Pekalongan. Masukan itu disampaikan dalam talk show dengan moderator Dr Nur Hadi Susanto, Dosen MAP UGM. Berikut tanggapannya.

Arsul Sani, Wakil Ketua MPR, anggota Komisi III DPR

Baca Juga

Refleksi 2 Tahun Memimpin (1) Wali Kota dan Wakil Garap 4 Masalah Besar

Arsul Sani mengapresiasi pada Sekda dan OPD di bawah Wali Kota dan Wakilnya yang rajin ngosek mencari anggaran untuk Pekalongan. Dari tiga kabupaten dan kota, ternyata Kota Pekalongan yang paling rajin mencari proyek di pusat.  OPD Kota Batik itu juga sering menemui DPR. ’’Saya memang gak mau jika harus membawa proposal untuk disampaikan ke kementerian. Sebab kalau itu dilakukan, maka muncul mindset dari kementerian bahwa anggota DPR cari proyek, pasti ada fee,’’ katanya.

Karena itu, OPD diminta untuk ngosek sendiri ke pejabat eselon 4, 3, 2 dan 1 di kementerian. Hasilnya, jika usulan itu berhenti di tengah jalan, baru DPR yang membantu untuk memempertanyakan. Misalnya pelabuhan onsor yang mendapat bantuan Rp 725 miliar tahun jamak meski kemudian ada covid.

Jika pelabuhan onsor itu jadi, maka akan mengembalikan Kota Pekalongan sebagai kota perikanan seperti pernah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. ’’Dulu Pekalongan pernah menjadi nomor dua terbesar setelah Pelabuhan Api-api,’’ katanya.

Prof Hendrawan, Anggota Komisi I DPR

Tantangan ke depan adalah bagaimana Kota Pekalongan menjadi penunjang dan penopang bagi Kabupaten di sekitarnya.  Selain itu, Pekalongan juga harus menjadi lokomotif daerah di Pantura. Sekarang ini Batang memiliki Kawasan Industri Terintegrasi Batang dan Batang Industrial Park seluas 4.500 hektare. Maka Batang akan menjadi kota tak pernah tidur karena industrinya berupa industri ekspor. Dengan industri sebesar itu, maka punya mata rantai ke depan dan ke belakang. Dengan kondisi seperti itu, maka Kota Pekalongan harus dihilirasi dan digitalisasi. ’’Kota Pekalongan punya potensi sebagai kota hilirasi dan digitaliasi,’’ katanya.

Ke depan, dia membayangkan, Kota Pekalongan itu masa depannya seperti Kota Busan di Korsel.

Prof Pujo Semedi, Antropolog Dosen FIB UGM

Dari empat maslaah di Pekalongan, Pujo hanya mengomentari tiga hal, yakni banjir dan rob, pencemaran sungai dan sampah rumah tangga. ‘’Kalau kita mau meniru Belanda dengan membuat tanggul, harus memiliki anggaran yang sangat kuat. Belanda itu wilayahnya seperti Jawa Barat, tetapi koloninya pada waktu itu se-nusantara selama 350 tahun,’’ katanya.

Karena itu, kalau Indonesia mau meniru Belanda, maka koloninya harus se Benua Afrika selama 350 tahun. Maka menurut dia, dalam mengatasi banjir dan rob itu, mestinya Kota Pekalongan memiliki kearifan lokasl sendiri untuk hidup di tanah rob. Jangan membuat rumah di atas tanah uruk, tapi buatkan rumah panggung. Jika terjadi banjir, naik ke panggung.

Menurut dia, dari pada dana Rp 1,7 trilyun untuk membuat bendungan, jika terjadi pemanasan global New York pun bisa tenggelam, apalagi Kota Pekalongan.

Mengenai pencemaran sungai, menurut dia,  itu bukan hanya masalah Pekalongan namun semua masyarakat yang mengalami proses industrialisasi mengalami pencemaran sungai. Maka upaya untuk pembersihan sungai dari pencemaran, yang harus dilakukan pemerintah adalah bukan mengeluarkan anggaran besar dari APBN tapi mengeluarkan regulasi supaya industri bertanggung jawab pada pencemaran sungai itu.

Menurut dia, kekuatan pemerintah itu ada pada regulasinya bukan pada kekuatan anggaran. Dia menjelaskan, pada zaman dulu memang anggaran Pemerintah paling kuat tapi sekarang pada zaman industri kekuatan swasta dan industri lebih tinggi dari pemerintah. Untuk itu, kalau dana pemerintah dipakai untuk menanggulangi pencemaran dan polusi yang dimunculkan oleh industri, maka industri tidak akan bertanggung jawab atas sampah yang dibuangnya.

Menurut dia, sungai yang semestinya milik umum bermanfaat bagi masyarakat banyak, tetapi dipakai sebagai tempat membuang sampah demi keuntungan para pengusaha. Maka keuntungannya harus ditata lagi untuk kepentingan mengatasi pencemaran sungai.

Kemudian, persoalan sampah rumah tangga. Menurutnya, jika pemerintah mengurusi sampah rumah tangga, maka akan klenger (berat). Karena manusia itu pencipta sampah, yang tidak ada habisnya. ’’Kalau pemerintah mengambil alih punya urusan sampah si tukang bikin sampah kok kesenengan,’’ katanya.

Jadi dalam menangani sampah ini, harus ada pendidikan sosial di mana setiap rumah tangga ini diajari bagaimana meminimumkan sampah dari keluarga. ’’Saya kira-kira sudah 5 tahun ini,  karena saya merasa malu dengan diri saya sehingga berusaha supaya rumah tangga saya tidak menghasilkan sampah dan seluruh sampah dari yang organik dijadikan pupuk kompos untuk memupuk pohon mangga. Dengan demikian, petugas keliling sampah di kampung tidak pernah ambil satu potong sampah pun dari rumah saya,’’ katanya.

Kepala BI Tegal, Taufik Amrozi

Menurut data BI, PAD Kota Pekalongan tahun 2022 meningkat lebih dari 15% . Dari sejumlah itu, sebesar 15% dilakukan melalui transaksi nontunai. Peningkatannya itu pada retribusi dan pajak. Itu menunjukkan, masyarakatnya sebagian besar sudah melakukan transaksi nontunai. Karenanya, Pekalongan ini menjadi salah satu kota yang pesat sekali transaksi nontunai-nya. Kondisi itu, sudah mengubah pola hidup Kota Pekalongan dengan transaksi nontunai.

Menurut dia, dengan kondisi itu, maka Kota Pekalongan ini sudah dalam katagorisasi digital bersama kota digital lainnya di Indonesia.

Taufik menjelaskan, ada tiga kategori yang baru pembayaran, yakni dalam taraf kategori berkembang kemudian kategori maju dan kategori digitalisasi. Dalam hal ini, Pekalongan termasuk kategori digitalisasi.***

Editor : Trias Purwadi