Waspada Penipuan Berkedok Bantuan Pesantren, Kemenag: Jangan Mudah Percaya

JAKARTA, iNews.id - Waspada modus penipuan ini disebut dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Kemenag dengan menjanjikan bantuan dan memungut biaya.

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kementerian Agama (Kemenag) menerima banyak laporan terkait modus penipuan bantuan pesantren. Modus penipuan ini disebut dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Kemenag. Mereka menjanjikan bantuan dan memungut biaya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PD Pontren Kemenag Waryono Abdul Ghafur meminta masyarakat untuk waspada dan tidak mudah percaya saat ada yang menawarkan janji untuk mendapatkan bantuan dari Kementerian Agama.

"Jangan mudah percaya, laporkan saja ke pihak berwajib," ujar Waryono dikutip dalam keterangan resmi Kemenag, Selasa (15/2/2022).

Pihaknya menegaskan Kementrian Agama tidak pernah memungut biaya atas setiap program bantuan yang diberikan kepada pesantren atau lembaga pendidikan keagamaan lainnya. Karenanya, jika ada info bantuan yang diklaim berasal dari Kemenag, namun mensyaratkan biaya yang harus dikirimkan ke nomor rekening tertentu, maka dapat dipastikan informasi tersebut tidak benar alias penipuan.

"Semua layanan publik di Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren tidak mensyaratkan pembayaran atau meminta biaya apa pun, demikian halnya dengan layanan bantuan. Pada tahun 2022 ini seluruh pengajuan bantuan dilakukan secara online," ujar Waryono.

Waryono juga mengimbau masyarakat untuk mencari informasi seputar program bantuan Kementerian Agama melalui saluran-saluran resmi, di laman https://ditpdpontren.kemenag.go.id/, atau melalui media sosial resmi milik Ditpdpontren.

Menurut Waryono, pihaknya kini telah bekerja sama dengan pihak berwajib dan berhasil menangkap salah satu oknum yang diduga pelaku tindak penipuan di Kalimantan Barat.

"Pelaku penipuan menggunakan modus operandi yang beragam, tetapi ujung-ujungnya selalu ada permintaan sejumlah uang. Untuk menghindari penipuan, setiap informasi yang diterima bisa dikonfirmasi dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota setempat,” tutur Waryono.

Editor : Hadi Widodo