Tolak Kebijakan WFA Bagi ASN Pemalang, Kundhi : Bisa Ganggu Pelayanan Publik

PEMALANG, iNewsPantura.id -Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, meminta agar kebijakan sistem Work From Anywhere (WFA) untuk ditinjau ulang jika akan diberlakukan untuk Aparat Sipil Negara di Pemkab Pemalang.

Dirinya menilai, kebijakan yang hanya mewajibkan ASN berangkat dan bekerja di kantor (Work From Office) 3 hari dalam sepekan itu bisa mengganggu pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. 

"Jika diberlakukan di Pemalang, jelas akan menghambat dan mengganggu pelayanan publik. Yang dikorbankan akhirnya masyarakat." kata Kundhi, dalam keterangan persnya, Rabu (12/2/2025).

"Efisiensi anggaran sepakat, tapi jika malah berimbas mengganggu pelayanan publik karena pemberlakuan tiga hari kerja ASN, saya menolak keras." imbuh legislator PKB itu. 

Sebagaimana diketahui, Badan Kepegawaian Negara mengajak aparatur sipil negara bekerja dari mana saja atau work from anywhere selama dua hari dan tiga hari bekerja di kantor atau work from office (WFO) dalam seminggu.

Hal tersebut sebagai tindaklanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (7/2/2025) mengatakan institusinya telah menetapkan 10 kebijakan untuk pegawai BKN sekaligus juga menguji keandalan sistem digitalisasi manajemen ASN secara keseluruhan.

"Efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden ini dapat kita jadikan peluang untuk meningkatkan efektivitas kinerja BKN sekaligus untuk mengukur efektivitas Sistem Informasi ASN (SIASN) terintegrasi yang kita miliki," kata Zudan.

Menurut Zudan, formula dua hari WFA dan tiga hari WFO merupakan langkah awal efisiensi anggaran yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi biaya yang tidak perlu.

Salah satunya dalam meningkatkan trustworthy masyarakat, mengingat anggaran negara yang digunakan disoroti sebagai penghamburan keuangan negara.

Zudan menjelaskan dengan instruksi efisiensi ini juga dapat meningkatkan kemampuan bersaing pegawai BKN dalam bekerja untuk mencapai target kinerja.

"Jadikan efisiensi ini untuk membranding profesi ASN agar stakeholders dapat melihat bahwa BKN mampu bekerja secara efektif dan efisien dan berpacu pada target kinerja yang dicapai," ujarnya.

Diharapkan efisiensi yang dilakukan BKN akan lahir berbagai inovasi untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian pekerjaan, termasuk di dalamnya untuk menemukan pegawai bertalenta digital.

Editor : Suryo Sukarno