Anggota Komisi XI DPR RI Soroti Ketimpangan DBHCHT, Serukan Keadilan Fiskal untuk Kudus

KUDUS, iNewsPantura.id -- Kudus bukan sekadar kota kecil di timur Jawa Tengah. Di balik jalan-jalan kota yang dipenuhi aroma tembakau, berdiri industri rokok yang telah puluhan tahun menjadi nadi ekonomi daerah ini. Tak heran, jika bicara soal kontribusi terhadap negara, Kudus bisa dibilang salah satu pemain utama.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, industri hasil tembakau (IHT) menyumbang 15,78 persen terhadap struktur industri manufaktur Jawa Tengah pada Kuartal III-2024—hanya kalah dari industri makanan dan minuman. Sektor ini bukan hanya menyumbang cukai besar bagi negara, tetapi juga menyerap ribuan tenaga kerja dan menghidupi puluhan ribu petani tembakau.

Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, dalam kunjungannya ke Kudus, menyoroti ketimpangan dalam pembagian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sebagai daerah penghasil, Kudus menurutnya belum mendapatkan porsi yang adil dari apa yang telah diberikannya kepada negara.

“Kalau Kudus menyumbang begitu besar, jangan sampai haknya malah tak kembali. Ini bukan soal minta lebih, tapi tentang keadilan,” ujar Musthofa.

Tahun ini, DBHCHT untuk Provinsi Jawa Tengah tercatat mencapai Rp1,09 triliun. Kudus menjadi penyumbang terbesar, dengan industri rokok yang menggerakkan sekitar 70 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Di sinilah letak ironi yang Musthofa soroti.

Ia bertekad membawa isu ini ke tingkat nasional. Menurutnya, dana hasil cukai tidak boleh berhenti di tingkat provinsi atau pusat saja. Masyarakat di daerah penghasil—termasuk petani tembakau, buruh pabrik, hingga pelaku UMKM—harus merasakan manfaatnya secara langsung.

“Saya bersama Komisi XI akan terus mengawal ini. Kita ingin agar DBHCHT benar-benar berpihak pada daerah penghasil, seperti Kudus. Ini komitmen moral saya untuk tanah kelahiran saya,” tegasnya.

Pemerintah daerah pun menyambut hangat perjuangan itu. Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menyatakan bahwa isu keadilan fiskal menjadi sangat relevan dengan kondisi Kudus hari ini. Di tengah ketergantungan ekonomi terhadap industri tembakau, pemanfaatan DBHCHT yang tepat sasaran sangat krusial.

“Kami berharap aspirasi ini bisa menjadi jembatan untuk mengevaluasi dan mereformulasi kebijakan DBHCHT agar lebih adil dan proporsional,” ujar Sam’ani.

Ia menambahkan, jika dana tersebut dikelola dengan baik di tingkat daerah, maka akan ada ruang yang lebih besar untuk membantu petani, mendukung UMKM, hingga memperkuat layanan kesehatan dan penegakan hukum.

“Kudus sudah lama memberi. Sekarang saatnya menerima dengan adil,” tuturnya.

Editor : Eddie Prayitno