Nelayan di Kecamatan Kendal Kota Menjerit, Sulit Dapat Solar Subsidi Diduga Dimonopoli Pengepul

KENDAL,iNewsPantura.id  – Nelayan di Kelurahan Bandengan dan Kalibuntu, khususnya Dusun Birusari atau yang akrab disebut Mbiru, mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar di SPBUN 48.513.02 yang terletak di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Bandengan. Meski telah mengantongi rekomendasi resmi dan bukti kepemilikan kapal, para nelayan mengaku tidak pernah mendapatkan jatah bio solar di SPBUN tersebut.

Dugaan praktik monopoli dan penyelewengan distribusi bio solar pun mencuat. Sejumlah warga dan nelayan menyebutkan bahwa penjualan bio solar kepada pengepul berlangsung secara terang-terangan dan telah menjadi rahasia umum.

"Padahal bio solar ini khusus untuk nelayan. Tapi tiap kami ke SPBUN, jawabannya selalu sama: solar habis," ujar Garman, salah satu nelayan asal Mbiru yang telah 15 tahun melaut.

Ironisnya, para pengepul justru dengan mudah memperoleh solar dalam jumlah besar. Garman menambahkan bahwa SPBUN seharusnya tetap melayani nelayan yang hanya membutuhkan 70-80 liter untuk satu kali melaut. "Kami tidak mempermasalahkan harga dari pengepul, tapi SPBUN itu seharusnya tetap melayani kami. Ini malah dikuasai pengepul," tegasnya.

Menurutnya, harga resmi bio solar di SPBUN adalah Rp 6.800 per liter, sedangkan nelayan terpaksa membeli dari pengepul dengan harga antara Rp 7.800 hingga Rp 8.000 per liter. Selisih harga yang cukup tinggi ini dinilai sangat membebani para nelayan kecil.

Hal senada diungkapkan Marijan (nama samaran), nelayan Mbiru lainnya. Ia mengaku sudah menyerahkan surat rekomendasi ke SPBUN Bandengan, namun tetap tidak mendapatkan solar seperti yang dijanjikan. "Malah saya curiga, rekomendasi saya dipakai untuk pengepul. Karena solar di SPBUN katanya habis, tapi di pengepul ada satu gudang penuh," ungkapnya heran.

Marijan mengaku bahkan diarahkan langsung oleh pihak SPBUN untuk membeli solar ke pengepul. “Aneh, seharusnya SPBUN itu khusus untuk kami para nelayan. Tapi kenyataannya, kami malah makin dipersulit,” keluhnya.

Parahnya lagi, ia menduga sebagian bio solar subsidi tersebut justru dijual ke perusahaan industri, yang harga solarnya bisa mencapai Rp 11.000 per liter. Jika benar, praktik ini tidak hanya merugikan nelayan, namun juga melanggar aturan distribusi BBM subsidi.

Pantauan di lokasi SPBUN Bandengan menunjukkan antrean panjang jerigen yang dikelompokkan berdasarkan pengepul. Sementara nelayan, biasanya hanya membawa 2-3 jerigen saja. “Jumlah pengepul di sini sudah puluhan, dan mereka yang menguasai pasokan solar,” ujar salah satu nelayan lainnya yang enggan disebutkan namanya.

Sejauh ini, laporan sudah disampaikan ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kendal. Namun nelayan menilai belum ada tindakan tegas yang diambil. Mereka berharap ada pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan SPBUN Bandengan, agar distribusi solar subsidi benar-benar tepat sasaran.

Editor : Eddie Prayitno