Koperasi Merah Putih Jadi Ujung Tombak Ekonomi Rakyat, Sesuai Visi Prabowo

JAKARTA, iNewsPantura.id - Sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus memperkuat koperasi khususnya Koperasi Merah Putih sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui kolaborasi antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Kementerian Koperasi (Kemenkop), yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman bersama pada Kamis (10/07) di Gedung Kemenkop.

Nota kesepahaman yang bertajuk “Sinergi Tugas dan Fungsi Penguatan Peran Koperasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa” ini bertujuan memperluas peran Koperasi Merah Putih untuk berpartisipasi dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah dan mendorong pemberdayaan koperasi sebagai agregator penyedia lokal, khususnya Produk Dalam Negeri (PDN).

Baca Juga

Sudirman Said: Kunci Keberhasilan Koperasi Merah Putih Ada di SDM dan Manajemen

Kepala LKPP Hendrar Prihadi atau Hendi menyatakan komitmennya untuk terus mendukung implementasi Koperasi Merah Putih yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo dalam mendorong pemerataan dan penguatan ekonomi. Sehingga kesepakatan ini menjadi landasan strategis dalam memastikan koperasi dapat menumbuhkan ekonomi kerakyatan.

“Kami menyampaikan dukungan program ini agar cepat direalisasikan, kita memahami pemanfaatan PDN dan koperasi yang secara masif mampu menukik pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dengan pendirian 80.000 Koperasi Merah Putih,” tegas Hendi.

Hendi menambahkan bahwa dalam konteks kesepakatan ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 yang mana fokus pengadaan secara nasional untuk meningkatkan penggunaan PDN (95%) dan produk dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMKK) hingga minimal 40%.

Baca Juga

Agustina, Wali kota Semarang Siap Bentuk 177 Koperasi Merah Putih Sebagai Tulang Punggung Ekonomi

Pada kesempatan tersebut, Menteri Koperasi Budie Ari Setiadi mengatakan bahwa langkah kolaboratif ini merupakan wujud nyata dari semangat sinergi antara Kementerian/Lembaga untuk membangun Ekosistem Ekonomi Nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

“Momentum hari ini penting karena koperasi hakekatnya kerjasama; koperasi sesuai dengan visi kemanusiaan dan kerjasama (penting), apalagi dengan LKPP ini akan terus berlangsung secara terstruktur masif dan sistematik, supaya membuka banyak peluang dan kesempatan,” kata Budie.

Langkah ini diharapkan tidak hanya memperluas basis penyedia dalam ekosistem pengadaan pemerintah, tetapi juga memastikan koperasi dapat tumbuh sebagai entitas ekonomi yang modern, kompetitif, dan berbasis digital.

Editor : Suryo Sukarno