Daerah Tak Berwenang, 78 Gerai KDKMP Kendal Menunggu Keputusan Pusat

KENDAL, iNewsPantura.id - Niat memperkuat ekonomi desa lewat gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Kendal mulai diuji oleh persoalan paling mendasar yakni lahan.

Bukan soal anggaran, bukan pula minimnya minat desa, melainkan benturan aturan yang membuat pemerintah daerah tak leluasa melangkah.

Baca Juga

Pemkab Kendal Siapkan Rp1,2 Miliar untuk Perbaikan Jalan Kaliwungu-Boja yang Ambles

Bukan satu atau dua desa yang bermasalah. Sebanyak 78 titik kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kendal diusulkan sebagai lokasi gerai KDKMP, memunculkan konflik kebijakan antara target program dan aturan perlindungan lahan.

Di titik inilah program nasional berhadapan langsung dengan realitas lapangan.

Pemerintah Kabupaten Kendal tak menampik kondisi tersebut. Pj Sekda Kendal Agus Dwi Lestari menyebut persoalan lahan menjadi benang kusut yang belum menemukan ujung.

Baca Juga

Jaga 291 Ribu Penerima MBG, SPPG di Kendal Rutin Disidak

Daerah, kata dia, tidak memiliki kewenangan memberikan toleransi atas penggunaan lahan LP2B.

Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencatat, sedikitnya 78 titik lahan LP2B diusulkan sebagai lokasi gerai KDKMP.

Jumlah ini bukan kecil dan mencerminkan persoalan struktural: keterbatasan aset desa yang belum sepenuhnya terjawab oleh kebijakan.

Baca Juga

HP Pegawai Lapas Plantungan Kendal Mendadak Disidak, Ini Sasarannya

Di tingkat kecamatan, masalah serupa muncul. Desa yang tak punya tanah, desa yang lahannya sempit, hingga desa yang harus meminjam aset instansi lain.

Semua berujung pada satu harapan yang sama: kejelasan kebijakan dari pemerintah pusat.

Tanpa ruang kebijakan yang fleksibel, gerai KDKMP di Kendal berpotensi berjalan di tempat—bukan karena desa tidak siap, tetapi karena aturan belum menemukan titik temu.

Baca Juga

Merti Dusun Siranti Hidupkan Kembali Kisah Nyai Saini dan Warisan Opak Abang

Editor: Eddie Prayitno