Pemkab Kudus Komitmen Hadirkan Data Akurat untuk Sensus Ekonomi 2026

KUDUS, iNewsPantura.id -- Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen memperkuat kolaborasi penyediaan data pembangunan yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan. Komitmen itu ditegaskan Bupati Kudus Sam’ani Intakoris saat menghadiri kegiatan Satu Data Satu Kata: Literasi Statistik dan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Pendapa Kabupaten Kudus, Senin (24/11/2025).

Dalam sambutannya, Bupati Sam’ani menekankan bahwa data merupakan fondasi bagi langkah pembangunan daerah. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 serta memastikan data yang disediakan Pemkab Kudus valid dan sesuai kondisi lapangan. Tujuannya agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan mampu menjaga kinerja ekonomi daerah.

Baca Juga

Ruang Kelas SD Islam Nurul Yasin Rusak Diterjang Angin Kencang, Dua Kelas Dipindah ke Kelas Darurat

“Pemkab Kudus siap memberikan data yang benar dan akurat sebagai dasar perencanaan yang tepat sasaran. Peningkatan PDRB menjadi tantangan bersama dan hanya dapat dicapai melalui kerja sama seluruh pihak,” ujarnya.

Bupati juga menyebut Kudus saat ini berada pada posisi ketiga PDRB tertinggi di Jawa Tengah, sehingga pemutakhiran data ekonomi menjadi kebutuhan penting dalam menjaga daya saing daerah.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kudus, Eko Suharto, dalam paparannya menjelaskan Sensus Ekonomi 2026 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali dan tahun 2026 menjadi pelaksanaan kelima. Tujuan utama sensus ini adalah menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi, struktur dan karakteristik usaha, termasuk perkembangan ekonomi digital serta ekonomi lingkungan. 

Baca Juga

Restrukturisasi OPD, Kudus Bentuk Empat UPTD Baru untuk Perkuat Layanan Publik

Eko menambahkan, SE2026 akan menjadi acuan dalam penyusunan indikator strategis nasional dan internasional, memperbaiki Business Register sebagai basis survei ekonomi berikutnya, serta menjadi landasan rebasing Produk Domestik Bruto (PDB) 2025 agar lebih akurat dan relevan dengan kondisi terbaru. 

 “SE2026 adalah milik bersama. Partisipasi aktif seluruh pelaku usaha sangat penting untuk menghasilkan data bereputasi yang dapat digunakan dalam kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat,” jelasnya.

BPS juga menekankan bahwa pendataan lengkap pelaku usaha akan membantu pemetaan potensi investasi, identifikasi sektor unggulan, evaluasi kinerja ekonomi daerah, hingga peningkatan daya saing usaha melalui akses informasi pasar yang lebih akurat. 

Baca Juga

Lewat Dana Cukai, Kudus Percantik Jalan Utama Kota Senilai Rp11,8 Miliar

Kolaborasi lintas pemangku kepentingan terus diperkuat, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha, UMKM, hingga desa yang ikut dilibatkan sebagai petugas pendataan. Hal ini untuk memastikan tiap informasi yang terkumpul sesuai kaidah dan mencerminkan kondisi ekonomi secara nyata.

Editor : Suryo Sukarno